PASURUAN, newscakra.com — Polemik pengerjaan saluran drainase beton pracetak (U-ditch) di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, kini tidak lagi sekadar menyoroti kinerja kontraktor pelaksana. Sorotan tajam publik kini mengarah langsung kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Pasuruan selaku leading sector yang memikul tanggung jawab penuh atas fungsi kontrol dan pengawasan.
Pasalnya, hingga saat ini genangan air masih tampak mengendap di sejumlah titik saluran, meskipun konstruksi U-ditch telah terpasang. Kondisi ini diperparah dengan munculnya keluhan warga terkait dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp25.000 hingga Rp50.000 per rumah bagi warga yang hendak menyambungkan pipa pembuangan limbah rumah tangga ke saluran baru tersebut. Jika fungsi pengawasan berjalan semestinya, karut-marut di lapangan semacam itu diyakini tidak akan terjadi.
Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, dinas teknis selaku leading sector tidak sekadar bertugas melelangkan pekerjaan kepada rekanan lalu lepas tangan. Terdapat empat fungsi krusial dan mengikat yang wajib dijalankan oleh dinas terkait:
1. Fungsi Perencanaan
Dinas wajib memastikan akurasi perencanaan teknis sejak awal, mulai dari spesifikasi dimensi U-ditch, tingkat kemiringan saluran (elevasi), kapasitas debit air, hingga titik pembuangan akhir. Kesalahan pada tahap perencanaan akan memastikan saluran gagal berfungsi optimal meski dipasang oleh pekerja.
2. Fungsi Pengendalian dan Pengawasan
Melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas (CV Kalea Tech), dinas wajib melakukan kontrol harian secara ketat di lapangan. Setiap tahapan konstruksi, mulai dari penggalian, penyiapan lantai kerja, pemasangan U-ditch, hingga tahap akhir (finishing) harus diawasi. Apabila ditemukan penyimpangan spesifikasi, dinas wajib melayangkan teguran keras dan memerintahkan pembongkaran atau perbaikan, bukan membiarkannya.
3. Fungsi Pengujian dan Serah Terima
Dinas dilarang keras menandatangani berita acara serah terima sementara pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) apabila infrastruktur belum berfungsi sebagaimana mestinya. Saluran drainase yang masih memicu genangan merupakan indikator bahwa proyek tersebut belum layak diterima. Mengesahkan serah terima dalam kondisi bermasalah sama halnya dengan melegalkan potensi kerugian keuangan negara sekaligus merugikan masyarakat.
4. Fungsi Pelayanan Publik
Sebagai pelayan masyarakat, dinas harus memastikan proyek senilai Rp479 juta yang bersumber dari uang rakyat ini benar-benar memberi manfaat bagi warga. Jika masyarakat justru dibebani pungutan Rp25.000 hingga Rp50.000 hanya untuk mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran publik, maka esensi pelayanan publik tersebut dinilai telah gagal total.
Masyarakat Desa Kalirejo menilai pengawasan dari pihak dinas sangat lemah dan terkesan formalitas belaka. Selama proses pengerjaan proyek berdurasi 90 hari kalender tersebut berlangsung, petugas dari dinas terkait nyaris tidak pernah terlihat turun ke lokasi untuk berdialog maupun menyerap aspirasi warga terdampak.
“Kami tidak pernah melihat orang dinas datang bertanya kepada warga, apakah saluran ini berfungsi atau tidak. Yang terlihat di lapangan hanya para pekerja saja. Kalau ada masalah seperti ini, kami harus mengadu ke siapa?” keluh salah seorang warga Kalirejo dengan nada kecewa.
Absennya pengawasan yang melekat membuat pihak kontraktor, CV Almana, seolah bekerja tanpa kendali. Konstruksi saluran yang tidak mengalirkan air dengan baik dibiarkan begitu saja, sementara dugaan praktik pungutan terhadap warga pun luput dari pantauan.
Atas kondisi tersebut, warga mendesak Dinas Perkim Kabupaten Pasuruan segera menjalankan fungsi kontrolnya secara nyata, bukan sekadar catatan administratif di atas kertas. Warga melayangkan empat tuntutan tegas:
1. Turun langsung ke Desa Kalirejo untuk mengecek dan menguji fungsi aliran saluran secara bersama-sama dengan warga.
2. Memerintahkan kontraktor segera memperbaiki konstruksi saluran yang masih menimbulkan genangan sebelum masa pelaksanaan berakhir pada 21 November 2026 mendatang maupun sebelum masa pemeliharaan habis.
3. Mengusut tuntas dugaan pungutan Rp25.000 hingga Rp50.000 guna mengungkap pihak yang menarik iuran serta aktor di balik perintah tersebut.
4. Menunda proses serah terima pekerjaan (PHO) apabila konstruksi drainase belum terbukti berfungsi dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan.
“Jangan sampai dinas hanya menjadi leading sector di atas papan nama proyek, tetapi absen saat warga dirugikan. Kalau dinas bersikap tegas, kontraktor tidak akan berani bermain-main,” tegas salah seorang tokoh masyarakat Kalirejo.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perkim Kabupaten Pasuruan belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan lemahnya fungsi pengawasan di Desa Kalirejo. Awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan serta membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi keberimbangan informasi.
Sebab, tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur publik bukanlah sekadar proyek yang rampung tepat waktu secara administratif, melainkan proyek yang benar-benar berfungsi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
