NEWS CAKRA, PRINGSEWU – Pelaksanaan proyek Revitalisasi SD Negeri 1 Candiretno yang berlokasi di Desa Candiretno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, kini menjadi sorotan masyarakat setempat.
Proyek pembangunan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dengan total nilai bantuan mencapai Rp 1.394.055.723, yang dijadwalkan tuntas dalam kurun waktu 60 hari kalender sejak dimulainya pekerjaan.
Namun, peninjauan langsung yang dilakukan awak media ke lokasi pembangunan pada Kamis (19/11/2026) memunculkan dugaan kuat adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan di lapangan. Pasalnya, selama awak media berada di lokasi, tidak ditemukan kehadiran petugas pengawas maupun pihak pengelola proyek yang bertugas memantau jalannya pekerjaan. Di area pembangunan hanya terlihat para pekerja yang sedang melaksanakan aktivitas fisik pembangunan tanpa ada pendampingan dari penanggung jawab teknis.
Ketika awak media berusaha menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang sedang berlangsung, seperti rasio campuran adukan yang digunakan 5 banding 1 serta pemakaian besi UntukPengecoran berukuran 10 mm, para pekerja terlihat enggan memberikan penjelasan yang memadai. Sebagian besar dari mereka serentak menyatakan tidak mengetahui rincian teknis tersebut.
Jawaban yang terkesan menghindar ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada hal-hal penting yang sengaja tidak diinformasikan secara terbuka kepada pihak luar, serta dugaan bahwa standar kualitas yang diterapkan di lapangan belum tentu sejalan dengan rencana dan spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam dokumen proyek.
Ketiadaan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di lokasi pekerjaan tentu menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat. Tanpa pengawasan yang konsisten dan kehadiran petugas yang memahami standar teknis setiap harinya di lokasi, kualitas bangunan, ketepatan spesifikasi, serta efisiensi penggunaan anggaran negara menjadi sulit dipastikan akuntabilitasnya.

Masyarakat berhak menduga bahwa kondisi seperti ini membuka peluang terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan kualitas bangunan maupun penggunaan dana yang berasal dari uang rakyat.
Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2), yang menyatakan bahwa Pengelola Barang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan tersebut mencakup kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan, tertib administrasi, serta mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara.
Merespons temuan serta dugaan yang berkembang di lapangan tersebut, awak media mendesak agar Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu segera meninjau ulang mekanisme pengawasan yang diterapkan pada proyek ini.
Penempatan petugas pengawas yang kompeten dan memahami spesifikasi teknis di lokasi selama jam kerja berlangsung mutlak diperlukan, guna memastikan seluruh dugaan yang muncul dapat diklarifikasi secara terbuka dan proses pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, serta menghasilkan bangunan yang aman, kokoh, dan bermanfaat jangka panjang bagi para siswa dan tenaga pendidik.
Awak media juga mengimbau masyarakat untuk ikut memantau perkembangan proyek ini secara aktif. Setiap temuan yang mencurigakan dapat disampaikan kepada pihak berwenang maupun awak media agar ditindaklanjuti dengan benar. Transparansi dan akuntabilitas harus selalu menjadi pondasi utama dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana publik.
Hingga berita ini diturunkan, awak media belum menerima tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait. Kami akan terus memantau perkembangan pelaksanaan proyek ini hingga pekerjaan dinyatakan selesai dan diserahkan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.






