Kang Dadang Supriatna Kembali Terpilih Jadi Ketum AKKOPSI 2026–2030, Kawal 7 Komitmen Deklarasi Banda Aceh

Redaksi

KABUPATEN BANDUNG

Newscakra – Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS (KDS), kembali terpilih secara aklamasi untuk menakhodai Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) masa bakti 2026–2030. Amanah ini memperpanjang kepemimpinan KDS dalam mengawal kolaborasi pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia guna mempercepat peningkatan kualitas sanitasi nasional.

Penetapan kepemimpinan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) V AKKOPSI yang digelar di sela-sela perhelatan akbar City Sanitation Summit (CSS) XXIV 2026 di Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada 17–19 November 2026. Selain memilih ketua umum, forum nasional ini juga menetapkan Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah CSS XXV tahun 2027.

Tekankan Program Konkret dan Target 100 Persen ODF

Terpilihnya kembali KDS menegaskan tingginya kepercayaan para kepala daerah terhadap kapasitasnya dalam menyinergikan program sanitasi lintas wilayah. Di hadapan peserta CSS XXIV, KDS menekankan bahwa AKKOPSI harus bergerak melampaui sekadar forum seremonial maupun silaturahmi antarkepala daerah.

“AKKOPSI ini terbentuk untuk suatu program yang konkret antardaerah untuk sama-sama bisa menjadi kabupaten kota yang sehat,” tegas KDS, Rabu (18/11/2026).

Ia juga mendorong agar perencanaan sanitasi di tingkat daerah selaras dengan prioritas nasional pemerintah pusat, khususnya dalam menuntaskan target 100 persen Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuh Poin Utama Deklarasi Banda Aceh

Komitmen kolektif pemerintah kabupaten dan kota anggota AKKOPSI tersebut resmi dituangkan dalam Deklarasi Banda Aceh yang ditandatangani langsung oleh KDS pada Rabu (18/11/2026). Mengusung tema “Transformasi Sanitasi Aman: Membangun Kota Inklusif, Berketahanan dan Berkelanjutan”, deklarasi ini memuat tujuh komitmen strategis daerah:

  1. Prioritas Pembangunan: Mempercepat transformasi sanitasi aman sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

  2. Kebijakan & Pembiayaan: Memperkuat regulasi daerah serta skema pembiayaan sektor sanitasi.

  3. Integrasi Layanan: Mengintegrasikan layanan air minum layak dengan pengelolaan air limbah domestik.

  4. Ketahanan Iklim: Menghadirkan layanan sanitasi yang inklusif dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

  5. Ekonomi Sirkular: Memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

  6. Perubahan Perilaku: Mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

  7. Penguatan Kelembagaan: Memperkokoh peran AKKOPSI sebagai pusat advokasi, kolaborasi, dan pertukaran inovasi antardaerah.

Baca juga
Resahkan Warga, LSM Penjara Indonesia, LSM Koreksi dan lpk jatim Kutuk Keras Aksi Rampas Motor oleh 'Mata Elang' di Situbondo

Selaras dengan Target SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045

Melalui Deklarasi Banda Aceh, para pemimpin daerah sepakat menempatkan sanitasi aman sebagai bagian tak terpisahkan dari pelayanan dasar dan perlindungan kesehatan publik. Implementasinya diarahkan untuk menopang capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, hingga visi besar Indonesia Emas 2045.

Selama tiga hari pelaksanaan, rangkaian CSS XXIV dan Munas V AKKOPSI diisi dengan berbagai agenda strategis, mulai dari seminar nasional, forum berbagi pengalaman antardaerah, kunjungan lapangan (field trip), hingga pameran inovasi teknologi sanitasi. Dengan mandat baru hingga 2030, KDS diharapkan mampu memacu akselerasi layanan sanitasi aman dan berkelanjutan di seluruh penjuru Tanah Air

Penulis: RF.008Editor: Kaperwil Jabar