GRESIK, Newscakra.com — Kondisi sarana dan prasarana di Pelabuhan Bawean, Kabupaten Gresik, menjadi sorotan tajam publik. Minimnya layanan fasilitas umum, khususnya ketiadaan air bersih yang menyebabkan toilet tidak berfungsi, memicu keluhan serius dari para calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan laut, Sabtu (20/06/2026).
Ketiadaan air di fasilitas toilet pelabuhan membuat para pengguna jasa penyeberangan merasa sangat dirugikan. Salah seorang penumpang asal Desa Kepoh, Kecamatan Tambak, Untung, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak adanya fasilitas dasar yang memadai di area vital tersebut.
“Fasilitas toilet di pelabuhan itu sangat krusial. Kondisi saat ini sungguh menyulitkan penumpang yang hendak melakukan perjalanan jauh. Kami sangat berharap pihak pengelola segera bertindak karena ini kebutuhan mendesak,” ujar Untung saat dikonfirmasi di lokasi.
Di tengah keluhan tersebut, aktivitas penyeberangan tetap berjalan sesuai jadwal. Rencananya, kapal tujuan Paciran akan tetap diberangkatkan pada Sabtu malam ini. Namun, kondisi fasilitas yang lumpuh memaksa para penumpang untuk berupaya memenuhi kebutuhan mandiri mereka sebelum atau selama berada di area pelabuhan.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wilayah Bawean, Aman Afandi, belum membuahkan hasil. Pesan dan panggilan melalui sambungan telepon WhatsApp tidak mendapat respons. Berdasarkan informasi di lapangan, yang bersangkutan juga dikabarkan tidak berada di lokasi saat keluhan masyarakat mencuat.
Situasi ini memicu kritik keras terkait pengawasan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam mengelola aset publik. Masyarakat Bawean mendesak pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan perbaikan teknis agar hak-hak dasar pengguna jasa penyeberangan dapat terpenuhi.
Pelabuhan merupakan akses utama mobilitas masyarakat Bawean yang menghubungkan pulau tersebut dengan daratan Jawa. Ketersediaan fasilitas publik yang layak bukan sekadar kenyamanan, melainkan standar pelayanan minimal yang wajib dipenuhi oleh pihak pengelola pelabuhan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik terkait kapan kendala distribusi air bersih tersebut akan teratasi.
