PROBOLINGGO, Newscakra.com – perubahan pelayanan maupun penjelasan resmi kepada masyarakat, pihaknya siap menempuh jalur hukum.
“Jika dalam waktu tujuh hari PLN masih belum memperbaiki kinerjanya, kami tidak segan-segan melakukan upaya hukum melalui gugatan class action untuk menuntut kerugian masyarakat sebagai pelanggan. Selain itu, kami juga siap mengawal aspirasi masyarakat melalui aksi penyampaian pendapat di muka umum,” tegasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait kebakaran di Desa Asembagus maupun kemungkinan adanya kompensasi kepada korban, Pelaksana Harian (PLH) Manajer PLN ULP Kraksaan, Yudi Prasetyo, mengaku belum menerima laporan lengkap mengenai kejadian tersebut.
“Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi Prasetyo. Kebetulan di sini saya juga hari pertama sebagai PLH sementara Bapak Hans, Manajer ULP Kraksaan yang sedang melaksanakan cuti satu minggu ini,” ujar Yudi.
Ketika ditanya mengenai tindak lanjut PLN terhadap kebakaran yang terjadi saat pemadaman listrik berlangsung, Yudi menyatakan masih akan berkoordinasi dengan pimpinan definitif sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.
“Terkait kebakaran yang di Asembagus itu, untuk saat ini masih belum ada tindak lanjut. Saya saja baru dengar tadi, Mas. Nanti kami sampaikan ke Pak Hans khususnya, ya. Saya mau bicara sama Pak Hans dulu, soalnya saya baru 10 jam di sini,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPC MADAS Sedarah, Rudi, meminta PLN Kraksaan menunjukkan keseriusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pelanggan yang selama ini memenuhi kewajibannya membayar tagihan listrik.
“Saya berharap keseriusannya kepada pihak PLN Kraksaan untuk bekerja secara profesional, karena pemadaman listrik tanpa kompensasi adalah bentuk yang merugikan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Tolong prioritaskan rakyat kecil yang sangat bergantung pada listrik untuk menjalankan aktivitas dan usahanya,” tegas Rudi.
