PASURUAN NewsCakra.com – Pengawasan program Bantuan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Pasuruan dinilai longgar dan rawan menjadi sarang praktik nepotisme serta korupsi. Lemahnya sistem pengawasan ini memicu reaksi keras dari gabungan elemen masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Jurnalis Pasuruan Bersatu dan LSM P-MDM.
Pada Senin (22/6/26) aliansi ini mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menggelar audiensi bersama Komisi IV dan Satgas BGN bentukan Pemerintah Daerah. Kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan ketegasan fungsi pengawasan serta kepastian hukum jika ditemukan pelanggaran mutlak di lapangan.
Ketua LSM P-MDM, Rois wijaya alias Gus Ujay menyampaikan bahwa pihaknya mendesak Satgas BGN dan petugas wilayah untuk membeberkan konsekuensi hukum bagi oknum yang terindikasi melakukan penyelewengan. Namun, fakta mencengangkan justru terungkap dalam forum tersebut.
“Kami mempertanyakan, jika ada pelanggaran mutlak, indikasi korupsi, atau nepotisme di tingkat bawah, sanksi apa yang akan diberikan? Apakah sanksi administrasi, mutasi jabatan, atau pemecatan? Ternyata, hingga saat ini belum ada aturan mengikat yang mengatur sanksi tersebut,” ungkap Gus Ujay dengan nada kecewa.
Padahal, dugaan pelanggaran nyata disinyalir sudah terjadi di tingkat kecamatan, salah satunya melibatkan oknum petugas BGN di Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Wonorejo. Kekosongan regulasi sanksi ini dinilai membingungkan sekaligus memperlemah taji Satgas dalam menegakkan aturan.
Audiensi yang berlangsung di gedung parlemen tersebut dinilai tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Selain karena keterbatasan waktu akibat adanya rapat paripurna internal DPRD Komisi IV, pembahasan juga dinilai tidak menyentuh akar masalah yang ada di internal petugas BGN Kabupaten Pasuruan.
Karena tidak mendapatkan jawaban yang konkret, Aliansi Jurnalis dan LSM P-MDM menyatakan sikap tegas untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami sungguh tidak puas dengan audiensi hari ini. Pembahasan tadi tidak membidik langsung ke inti masalah pada petugas BGN kabupaten. Maka dengan tegas kami sampaikan, kami akan segera menggelar audiensi lanjutan secara langsung dengan BGN Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya.
