Pembangunan KDKMP di Pulau Bawean Disorot, LSM GMBI Desak Pengawasan Ketat dan Usut Dugaan Pelanggaran Juknis

Redaksi

NEWS CAKRA, GRESIK — Program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang digelontorkan demi kepentingan masyarakat kembali mendapat ujian di tingkat daerah. Niat baik pemerintah diduga dicederai oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi melalui proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Sorotan tajam ini datang dari pembangunan KDKMP di tiga desa di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, meliputi Desa Lebak, Desa Dekatagung, dan Desa Sidogedungbatu. Saat ini, proyek di tiga lokasi tersebut masih dalam tahap pengerjaan.

Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura, Junaidi, angkat bicara setelah turun langsung ke lapangan untuk memantau progres fisik pembangunan. Berdasarkan hasil investigasinya, kondisi di tiga lokasi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan diduga kuat tidak mengikuti Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditentukan.

“Berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, kami menemukan banyak sekali pengerjaan fisik yang tidak sesuai standar. Ini mengindikasikan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek,” ungkap Junaidi.

Selain menemukan sejumlah kejanggalan dalam spesifikasi pekerjaan, Junaidi juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari pihak-pihak terkait terhadap proyek pembangunan KDkMP di tiga desa tersebut. Lemahnya pengawasan ini dikhawatirkan membuka celah bagi oknum tertentu untuk menjadikan proyek strategis tersebut sebagai ajang meraup keuntungan pribadi (bancakan).

Bersama masyarakat Pulau Bawean, Junaidi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. LSM GMBI KSM Sangkapura menyatakan akan terus memantau ketat proses pengerjaan pembangunan KDKMP hingga tuntas dan mendesak instansi berwenang untuk turun tangan melakukan audit serta evaluasi menyeluruh.

“Kami telah mengantongi banyak temuan di tiga lokasi tersebut. Kami bersama masyarakat Pulau Bawean akan terus mengawal proses pembangunan ini agar benar-benar memberikan manfaat yang utuh bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum,” pungkasnya.

Baca juga
Audensi Poros Tengah: Sengketa Lahan Akses Tambang di Lumbang Mencuat, Komisi I DPRD Pasuruan Agendakan Sidak
Penulis: Red