NEWS CAKRA, GRESIK – Pembangunan fasilitas pembakaran sampah di Dusun Duku, Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, menjadi sorotan tajam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) KSM Sangkapura.
Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura, *Junaidi*, mempertanyakan proses perencanaan, penggunaan anggaran, hingga status kepemilikan lahan pembangunan fasilitas yang disebut-sebut menggunakan anggaran Dana Desa tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima Junaidi, pembangunan fasilitas pembakaran sampah sebelumnya pada tahun 2024 dianggarkan sebesar *Rp50 juta* melalui Dana Desa dan dibangun di Dusun Sungaitirta, di atas lahan tanah wakaf milik masjid.
Namun, pembangunan tersebut sempat mendapat protes dari masyarakat karena persoalan musyawarah yang menurut informasi belum mencapai kesepakatan.
Persoalan kembali mencuat pada tahun 2026. Kali ini, pembangunan fasilitas pembakaran sampah dilakukan di atas *lahan milik pribadi Kepala Desa Sungai Rujing, Zainal Abidin*.
Junaidi mempertanyakan mengapa pembangunan tersebut dilakukan tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) maupun Musyawarah Dusun (Musdus) yang diketahui masyarakat. Ia juga menyoroti bangunan yang disebut berukuran sekitar 2 x 2 meter dengan tinggi lebih dari 3 meter, serta mempertanyakan spesifikasi dan rincian penggunaan anggarannya.
Dalam upaya mencari kejelasan, Junaidi melakukan klarifikasi kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Rujing.
Menurut keterangan yang disampaikan kepada Junaidi, Ketua BPD mengaku tidak mengetahui adanya pembangunan fasilitas pembakaran sampah tersebut karena tidak menerima pemberitahuan dari Kepala Desa Zainal Abidin.
Persoalan ini kemudian dibahas dalam rapat di Kantor Kecamatan Sangkapura setelah muncul perdebatan mengenai pembangunan di atas tanah pribadi kepala desa.
Dalam rapat tersebut, salah satu perangkat desa mempertanyakan bagaimana status bangunan tersebut apabila Zainal Abidin nantinya tidak lagi menjabat sebagai kepala desa.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Zainal Abidin disebut menyampaikan bahwa apabila bangunan tetap digunakan, maka harus dilakukan dengan sistem sewa.
Pernyataan tersebut justru semakin menimbulkan pertanyaan besar mengenai status aset hasil pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Jika fasilitas tersebut dibangun untuk kepentingan masyarakat menggunakan Dana Desa, bagaimana kepastian pemanfaatannya ketika lahan yang digunakan merupakan milik pribadi kepala desa?
Tidak berhenti di situ, Junaidi juga melakukan klarifikasi kepada Kasi Pembangunan dan perangkat desa yang akrab dipanggil Pak Obek terkait proses pembangunan fasilitas tersebut.

Menurut keterangan yang diterima Junaidi, keduanya menyampaikan tidak mengetahui secara jelas mengenai pembangunan fasilitas pembakaran sampah tersebut.
Bahkan, Pak Obek disebut menyampaikan bahwa setiap pembangunan di Desa Sungai Rujing kerap menimbulkan persoalan. Ia juga mempertanyakan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang menurut keterangannya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pak Obek menyebut pelaksanaan pembangunan lebih banyak ditangani langsung oleh Kepala Desa Zainal Abidin, sementara TPK dinilai hanya sebatas formalitas.
Keterangan tersebut masih perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada seluruh pihak terkait. Namun, apabila benar TPK tidak dilibatkan sebagaimana ketentuan, hal ini patut menjadi perhatian serius dalam tata kelola pembangunan desa.
Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura, Junaidi, menyampaikan kritik keras terhadap tata kelola pembangunan di Desa Sungai Rujing.
“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap kepala desa. Ini menyangkut transparansi, tanggung jawab, dan penggunaan uang negara. Kalau pembangunan menggunakan Dana Desa, maka harus jelas perencanaannya, siapa pelaksananya, bagaimana status tanahnya, berapa anggarannya, serta bagaimana pertanggungjawabannya,” tegas Junaidi.
Junaidi juga mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik, Inspektorat, serta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Gresik, agar segera melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pembangunan yang bersumber dari Dana Desa maupun Bantuan Keuangan (BK) di Desa Sungai Rujing.
Menurutnya, pemeriksaan jangan hanya berhenti pada pembangunan fasilitas pembakaran sampah, tetapi perlu mencakup seluruh kegiatan pembangunan agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai pihak berwenang tutup mata. Ada apa dengan tata kelola pembangunan di desa ini? Uang yang digunakan adalah uang negara, yang bersumber dari pajak dan hak masyarakat. Rakyat berhak mengetahui ke mana uang tersebut digunakan dan bagaimana hasil pembangunannya,” tegas Junaidi.
Ia menegaskan bahwa kritik dan pengawasan yang dilakukan LSM GMBI bukan bertujuan menjatuhkan seseorang, melainkan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
LSM GMBI KSM Sangkapura berharap Inspektorat Kabupaten Gresik segera turun ke lapangan untuk memeriksa dokumen perencanaan, APBDes, RAB, bukti realisasi anggaran, status kepemilikan tanah, serta pelaksanaan kegiatan oleh TPK.
Kepala Desa Sungai Rujing, Zainal Abidin, juga diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pembangunan di atas lahan pribadinya dan kepastian status fasilitas tersebut.
Hingga berita ini disusun, keterangan dan klarifikasi langsung dari Kepala Desa Sungai Rujing masih belum diperoleh. Junaidi mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi, namun nomor teleponnya justru diblokir oleh Kepala Desa.
Pengawasan terhadap uang rakyat tidak boleh berhenti pada laporan administrasi. Pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara fisik, administrasi, maupun hukum.






