JAWA BARAT
Newscakra – Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar), H. Erwan Setiawan menerima langsung penghargaan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terbaik Tahun 2025 yang diberikan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri RI), Bima Arya Sugiarto disela Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di Plaza Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
“Alhamdulillah, hari ini saya mewakili Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi dapat menghadiri kegiatan Upacara Peringatan Hari Otda ke-30 yang mengusung tema, Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita,” ujar Wagub Erwan Setiawan.
Di kesempatan ini, sambung Erwan, Pemprov Jabar meraih penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik bersama 4 Provinsi lainya seperti, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
Selain itu, sambung Erwan, sejumlah Kabupaten/Kota juga meraih penghargaan yang sama dalam peringatan Hari Otda ke-30 ini.
“Tentu saja kami mengapresiasi positif dengan adanya penghargaan ini. Semoga prestasi yang diraih Pemprov Jabar menjadi pemantik untuk bekerja lebih baik lagi demi kemajuan Jabar dan Indonesia pada umumnya,” kata Erwan.
Menurut Wagub, peringatan Hari Otda ke-30 merupakan momentum guna merefleksikan kembali peran otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto membacakan sambutan, Mendagri RI Tito Karnavian, menyebutkan bahwa peringatan Hari Otda ke-30 merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelenggaraan otonomi daerah.
“Otonomi daerah merupkan instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” demikian kutipan sambutan Mendagri.
Peringatan Hari Otda ke-30 mengusung tema, Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita, dalam sambutan Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, seperti belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, hingga tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Selain itu, kurangnya kolaborasi antar daerah serta ketimpangan akses layanan dasar juga menjadi perhatian, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.
Oleh sebab itu, Mendagri mendorong pemerintah daerah agar fokus pada peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial, sekaligus memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan global.
Lebih lanjut, kepala daerah juga diimbau menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, serta pengembangan kewirausahaan guna membuka lapangan kerja.
Mendagri menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional.
Di akhir sambutannya, Mendagri mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan secara efisien dan tidak berlebihan, serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
Sumber : Medkom Wagub Jabar
