NEWS CAKRA, PRINGSEWU — Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pekon Wargo Mulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Lampung semakin menguat setelah berbagai temuan kejanggalan mencuat ke publik.
Namun, PJ Kepala Pekon (Kakon) Wargo Mulyo, Fikri, justru memilih bungkam saat wartawan meminta penjadwalan konfirmasi pada Rabu (9/9/2026).
Sikap tertutup dan tidak kooperatif dari PJ Kepala Pekon ini menimbulkan tanda tanya besar, sekaligus memperkuat dugaan adanya kongkalikong dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2025.
Warga setempat menilai bahwa jika tidak melakukan kesalahan, PJ Kakon Fikri seharusnya siap memberikan klarifikasi.
“Kalau memang bersih, kenapa harus diam, apalagi menolak untuk dikonfirmasi?” ujar salah satu warga, Jumat (11/9/2026).
Sikap bungkam tersebut dinilai sebagai bentuk penghalangan transparansi publik dan semakin memperkuat kecurigaan warga terhadap dugaan praktik korupsi.
Sejumlah program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBDes) TA 2025 dinilai warga tidak jelas realisasinya di lapangan, di antaranya:
• Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman: Rp65.055.000 + Rp31.551.000
• Penyelenggaraan Posyandu: Rp62.964.000
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya kejanggalan pada alokasi anggaran pembangunan gapura desa.
“Untuk biaya pembuatan gapura, kalau menurut hitungan saya paling sekitar Rp30 juta,” ujarnya.
Namun, berdasarkan data APBDes TA 2025, proyek pembangunan gapura tersebut menguras anggaran hingga Rp57.383.000.
Kejanggalan lain terlihat pada alokasi anggaran PAUD. Bendahara Pekon Wargo Mulyo, Nur Ida, saat dikonfirmasi pada Kamis (10/9/2026), menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk insentif tenaga pendidik.
“Anggaran PAUD untuk bayar insentif 4 orang, masing-masing sebesar Rp100 ribu per bulan,” jelas Nur Ida.
Jika dihitung selama satu tahun (12 bulan), total insentif untuk 4 guru PAUD tersebut hanya mencapai Rp4.800.000. Angka ini berbanding jauh dari total anggaran PAUD TA 2025 yang tercatat sebesar Rp14.830.000.
Tak hanya itu, transparansi di internal aparatur pekon juga dipertanyakan. Sekretaris Pekon Wargo Mulyo, M. Ali Sigit, mengaku tidak mengetahui adanya alokasi anggaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa yang nilainya mencapai Rp38.500.000.
“Untuk anggaran tersebut, saya tidak tahu,” kata M. Ali Sigit singkat.
Hingga berita ini diterbitkan, Penjabat (Pj) Kepala Pekon Wargo Mulyo, Fikri, belum memberikan respons atau memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
