JAKARTA, newscakra.com — Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Langkah tegas ini diambil guna memperkuat sinergitas bersama Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya laten narkotika dan zat adiktif lainnya.
Dalam ketetapan hukum tersebut, MUI tidak hanya melarang penggunaan rokok elektrik oleh konsumen, tetapi juga mengharamkan secara mutlak seluruh rantai kegiatan pendukungnya, mulai dari proses produksi hingga aktivitas perdagangan vape.
Keputusan krusial ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH Aminuddin Yaqub. Ketetapan tersebut juga diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, memaparkan bahwa penerbitan fatwa ini didasari oleh pertimbangan dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan fisik maupun tatanan sosial.
“Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,” tegas Prof. Niam.
Secara teknis, fatwa ini menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup. Sorotan utama MUI tertuju pada kandungan nikotin yang bersifat adiktif tinggi serta memicu kerusakan serius pada sistem saraf dan organ tubuh penggunanya.
Lebih jauh, ruang lingkup fatwa ini mempertegas larangan pada aspek penyalahgunaan dan lini bisnis industri vape. Poin kedua dan ketiga dalam fatwa secara eksplisit melarang pemanfaatan vape sebagai media konsumsi zat berbahaya serta melarang peredarannya di pasar.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” ujar Prof. Niam mengutip ketentuan hukum dalam fatwa tersebut.
Melalui terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini, MUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat, terutama para pelaku usaha dan generasi muda, untuk memahami serta mematuhi hukum Islam ini. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta membentengi masyarakat dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba yang merusak masa depan bangsa.
Sejalan dengan upaya penegakan hukum dan perlindungan institusi, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang berlaku sejak 30 Oktober 2026. Aturan ini mengikat seluruh jajaran dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek, serta mencakup tamu atau pengunjung di lingkungan kantor polisi.
Seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) resmi dilarang menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar kedinasan.
Alasan Pelarangan:
Pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika yang disamarkan menggunakan cairan (liquid) vape.
Menjaga kesehatan personel serta kehormatan dan etika institusi Polri.
Sanksi Pelanggaran:
Sanksi Disiplin: Diberikan jika anggota kedapatan menggunakan vape berisi cairan kimia atau melakukan pelanggaran umum terhadap aturan.
Sanksi Pidana: Diterapkan jika cairan vape yang digunakan terbukti mengandung zat narkotika.
Dalam penegakannya, Polri turut melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan secara horizontal. Warga dapat melaporkan adanya pelanggaran melalui Propam Polri (Prapam Polri).
