NEWS CAKRA, TAPSEL – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengurus dokumen pertanahan mereka secara mandiri. Langkah ini didorong guna memberikan kepastian hukum sekaligus menghindarkan pemohon dari pungutan liar maupun praktik percaloan.(10/112026)
Melalui imbauan resminya, jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di wilayah Tapsel menegaskan bahwa seluruh proses pelayanan kini dirancang semakin mudah dan transparan. Masyarakat diharapkan tidak lagi merasa ragu atau takut saat mendatangi loket pelayanan pertanahan secara langsung.
Terkait pembiayaan, pihak ATR/BPN Tapsel memastikan bahwa seluruh tarif layanan telah memiliki payung hukum yang jelas dan mengikat. Ketentuan mengenai besaran biaya tersebut diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN.
Dalam aturan tersebut, setiap jenis layanan memiliki rincian tarif yang terukur sehingga tidak ada ruang bagi oknum untuk mempermainkan harga. Besaran biaya yang dibayarkan oleh pemohon disesuaikan murni dengan jenis layanan yang diajukan serta luas maupun lokasi bidang tanah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, pihak Kantor Pertanahan Tapsel juga meluruskan persepsi yang kerap beredar di tengah masyarakat mengenai sistem pembayaran borongan. Pihaknya menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN sama sekali tidak mengenal istilah “paket” dalam penetapan tarif pengurusan sertipikat maupun layanan pertanahan lainnya.
Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman informasi, masyarakat diminta agar proaktif mencari tahu kelengkapan berkas sebelum mengajukan permohonan. Warga sangat disarankan untuk memverifikasi rincian biaya serta persyaratan administrasi hanya melalui kanal-kanal informasi resmi milik Kementerian ATR/BPN, baik secara daring maupun langsung di loket informasi kantor setempat.
Dengan mengurus sertipikat tanah secara mandiri, masyarakat tidak hanya menghemat pengeluaran dari biaya jasa perantara, tetapi juga turut mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Transparansi layanan ini diharapkan mampu mempercepat program sertipikasi tanah demi meningkatkan kesejahteraan warga di Kabupaten Tapanuli Selatan.
