Warga Beji-Pandaan Blokade Jalan Protes Limbah Pabrik, Desak DLH Kabupaten Pasuruan Bertindak Tegas!

Redaksi
Oplus_16908288

PASURUAN newscakra.com — Kemarahan warga di Kabupaten Pasuruan mencapai puncaknya. Ratusan warga kecamatan Beji dan Pandaan dari Dusun Sudan, Desa Kemirisewu, Desa Beujeng, hingga wilayah Prapen turun ke jalan dan memblokade jalur Pandaan–Bangil di atas Jembatan Tanggul, Desa Beujeng, pada Minggu (15/11/2026).

 

Aksi ini dilatarbelakangi oleh pencemaran parah pada aliran sungai yang melintasi wilayah Beji dan Pandaan. Selama berminggu-minggu, air sungai berubah warna menjadi hitam pekat hingga keruh keputihan serta mengeluarkan bau menyengat yang mengganggu aktivitas sehari-hari warga.

 

Dampak pencemaran ini bahkan telah merambah ke sumur-sumur warga, memicu kekhawatiran serius terhadap kesehatan pernapasan dan kualitas air bersih yang dikonsumsi sehari-hari.

 

Warga menduga kuat pencemaran tersebut bersumber dari pembuangan limbah industri oleh sejumlah pabrik di kawasan sekitar. Namun, hingga kini penanganan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan dinilai lamban dan tidak membuahkan hasil nyata.

 

Sebelumnya, DLH Kabupaten Pasuruan disebut telah memanggil sejumlah perusahaan terkait dugaan pencemaran ini, tetapi tanpa sanksi maupun tindakan tegas yang transparan.

 

“Kami sudah tidak nyaman. Dampak bagi masyarakat seolah diabaikan oleh para pengusaha dan Pemkab. Ada apa ini? Seharusnya pemerintah kabupaten melek, jangan pura-pura picek!” seru salah satu warga dengan nada geram di lokasi aksi.

 

Dalam aksi protes tersebut, massa membentangkan spanduk, memasang palang bambu di badan jalan, serta membakar ban bekas. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur strategis Pandaan–Bangil sempat lumpuh dan mengalami kemacetan parah.

 

Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Pasuruan, khususnya DLH, untuk segera mengambil langkah konkret berupa:

1. Pemeriksaan Menyeluruh: Menginvestigasi ulang aliran sungai dan seluruh perusahaan yang diduga menjadi pelaku pencemaran.

Baca juga
Dugaan Sindikat "Odong-Odong" RSUD Soedarsono Meledak: Ratusan Korban Merugi, Direktur PT Outsourcing Menghilang

2. Sanksi Tegas: Memberikan hukuman atau sanksi hukum yang adil dan transparan kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan.

3. Transparansi Publik: Membuka hasil investigasi secara terbuka agar masyarakat dapat mengawal penyelesaian masalah ini.

Bagi warga, perjuangan ini bukan sekadar memprotes air keruh dan bau tak sedap, melainkan demi menyelamatkan kesehatan lingkungan dan kelangsungan hidup sumber air yang menjadi penopang kehidupan mereka. (*)

Penulis: ChuEditor: Red