PASURUAN newscakra.com — Polemik terkait proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikeluhkan lambat dan tak kunjung terbit akhirnya mendapat kejelasan resmi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan, H. Gustap Purwoko, S.T., M.T., memberikan penjelasan tegas mengenai rencana pembangunan SPG di atas lahan bekas makam Tionghoa yang masih berstatus zona hijau, Rabu (11/11/2026).
Menanggapi sorotan publik, Gustap menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan tidak bermaksud menghambat iklim investasi. Sebaliknya, pemerintah daerah justru berupaya membantu percepatan izin melalui pengajuan peninjauan kembali (review) tata ruang karena lokasi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kita tidak bisa serta-merta mengganti kawasan begitu saja karena hal ini diatur dalam undang-undang dengan jangka waktu paling lama lima tahun. Wilayah yang diajukan sudah kami bantu ajukan tahun sebelumnya dan telah memenuhi syarat. InsyaAllah pada tahun 2027 hasil pengajuan review ini sudah keluar,” ujar Gustap.
Ia menjelaskan bahwa proses review membutuhkan tahapan dan waktu yang relatif panjang untuk memperoleh persetujuan resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini diperlukan agar penerbitan izin PBG untuk SPG memiliki kekuatan hukum yang sah tanpa melanggar regulasi RTRW maupun ketentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Kami tidak pernah menghalangi investor. Kami justru menyambut baik setiap investasi yang masuk ke Kota Pasuruan. Namun secara aturan, apabila izin diterbitkan saat ini, hal itu jelas melanggar UU RTRW dan ketentuan LSD,” tambahnya.
Sesuai ketentuan nasional, alih fungsi zona hijau berstatus LSD diatur secara ketat untuk melindungi ketersediaan lahan pertanian produktif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, kewenangan perubahan penggunaan tanah pada lahan LSD berada di bawah kendali Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN.
Selain itu, regulasi mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022. Dalam regulasi tersebut, kawasan perkotaan diwajibkan mengalokasikan proporsi RTH minimal 30% dari luas wilayah, yang terbagi atas 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.
Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang pada zona RTH maupun alih fungsi LSD tanpa izin tidak hanya diselesaikan melalui denda administratif, tetapi juga diancam sanksi pidana tegas apabila merusak fungsi lingkungan atau mengancam ketahanan pangan.
Pemerintah menegaskan bahwa pelanggaran terhadap tata ruang dan alih fungsi LSD dapat dikenai sanksi tegas. Selain sanksi administratif berupa pembatalan izin hingga pembongkaran fisik bangunan, pelanggar juga diancam sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun hingga maksimal 15 tahun, serta denda mulai dari Rp1 miliar hingga Rp8 miliar sesuai UU Penataan Ruang (UU No. 26/2007 jo. UU Cipta Kerja) dan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No. 41/2009).
“Jika aturan ini dilanggar, konsekuensi hukumnya bisa mengarah pada pidana, baik bagi pihak pemerintah maupun pemilik bangunan. Oleh karena itu, kami mengambil langkah terbaik agar seluruh proses berjalan sesuai aturan tanpa menabrak hukum,” pungkas Gustap.
Pemkot Pasuruan mengimbau para pelaku usaha dan masyarakat untuk mengikuti seluruh tahapan prosedur yang berlaku. Penanganan secara bertahap hingga selesainya proses review pada 2027 mendatang dilakukan demi menjamin kepastian hukum serta menjaga keseimbangan tata ruang wilayah Kota Pasuruan.
