PBG Mandek Menahun, PORTE Geruduk Pemkot dan DPRD, Desak Pencopotan Kadis PUPR

Redaksi
Aksi demo didepan gedung kantor Pemkot Pasuruan (foto: Hasan News Cakra)

PASURUAN newscakra.com — Puluhan aktivis yang tergabung dalam aliansi Poros Tengah (PORTE) menggeruduk kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, Senin (16/11/2026). Mereka memprotes lambannya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai terkatung-katung selama 1,5 tahun tanpa kepastian.

Persoalan ini berakar dari mandeknya pengurusan PBG untuk lahan di kawasan Kebonagung, tepatnya di belakang SMAN 2 Kota Pasuruan. Padahal, menurut massa aksi, pihak konsultan telah menyatakan kelayakan lahan tersebut.

Dalam orasinya di depan gerbang Pemkot, massa mengecam keras kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan, Gustap Purwoko. Birokrasi perizinan dinilai berjalan lamban sehingga membutuhkan perombakan total. Massa bahkan melontarkan kekecewaan mendalam terhadap kepemimpinan Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, yang dianggap mengabaikan aspirasi publik.

“Wali kota mengkhianati rakyat dan sumpah jabatannya. Perizinan PBG terhambat oleh kinerja OPD dan Kadis PUPR yang tidak kompeten. Jika tidak ada yang menemui kami hari ini, tunggu kedatangan kami berikutnya dengan massa yang lebih besar. Jangan sampai pembangunan di Kota Pasuruan melemah tanpa partisipasi publik,” teriak Yudi Buleng.

Aktivis PORTE lainnya, Saiful Arif, turut mempertanyakan sikap Dinas PUPR yang dinilai tidak sejalan dengan produk perizinan pemerintah pusat. Menurutnya, sikap tersebut berpotensi menghambat iklim investasi daerah.

“Mengapa Dinas PUPR tidak menyetujui produk perizinan yang sudah diproses melalui kementerian? Jangan mempersulit investasi di Kota Pasuruan karena mendatangkan investor itu sangat sulit dan berdampak langsung pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Saiful dalam orasinya.

Senada, Edi Ambon mendesak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, hingga kepala dinas terkait agar berani menemui massa aksi dan membuka persoalan secara transparan.

“Jangan menghambat investor infrastruktur di Kota Pasuruan. Saat ini mencari pekerjaan sangat sulit. Atas dasar apa penerbitan izin PBG terus dipersulit?” tegas Edi.

Baca juga
Sopir Truk Logistik Mengeluh Ketidakpastian Tiket Penyeberangan Paciran–Bawean, Desak ASDP Terapkan Sistem Online

Usai berorasi di depan kantor Pemkot, massa bergerak menuju Gedung DPRD Kota Pasuruan. Perwakilan massa kemudian diterima beraudiensi dengan Ketua Komisi II, Ketua Komisi III, serta perwakilan Komisi I.

Dalam forum tersebut, perwakilan PORTE, Yudi Buleng, menyoroti ketiadaan kepastian hukum yang dinilai mengancam iklim investasi di Kota Pasuruan. Ia mengungkapkan telah enam kali bertemu langsung dengan Wali Kota Pasuruan untuk mencari jalan keluar, tetapi hanya berujung pada janji tanpa realisasi.

“Secara personal saya dekat dengan Wali Kota. Niat saya melayangkan gugatan selalu diredam oleh janji-janji komunikasi yang ujungnya tetap ketidakpastian,” tegas Yudi di hadapan anggota dewan.

Ia pun mendesak DPRD berani mengevaluasi kinerja eksekutif secara menyeluruh, termasuk meninjau ulang mekanisme ganti rugi terkait SPUBM maupun PBG.

Juru bicara PORTE, Saiful Arif, menilai mandeknya izin disebabkan oleh ketidaksinkronan penerapan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, sejak 2023 perizinan nasional telah mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Meski KKPR telah terbit otomatis dari Kementerian Investasi/BKPM dan tapak bangunan disetujui, Kepala Dinas PUPR dinilai masih berpegang pada aturan lama Kementerian ATR/BPN yang justru menghambat proses.

“Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan tapak bangunan sudah tuntas, termasuk skema modal Rp1 miliar bagi UMKM. Namun, penerbitan PBG terganjal karena pejabat dinas terkait terkesan menolak produk perizinan kementerian,” katanya.

Saiful memprediksi revisi RDTR Kota Pasuruan sulit rampung tahun ini menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Lahan Baku Sawah (LBS). Atas dasar itu, PORTE menuntut agar Kadis PUPR segera diganti dengan figur yang lebih memahami regulasi tata ruang terkini.

Baca juga
Polresta Malang Kota Bongkar Peredaran Kosmetik Ilegal Omzet Tembus Rp.100 Juta

Sementara itu, Edi Ambon menegaskan bahwa pemohon izin telah mengikuti seluruh prosedur, mulai dari penyesuaian model hingga penurunan nilai modal di OSS, tetapi selalu kandas dengan alasan RDTR yang belum direvisi. Ia menduga kuat adanya tarik-menarik kepentingan politis di internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membuat birokrasi menjadi gamang.

Menanggapi tuntutan tersebut, DPRD Kota Pasuruan berkomitmen segera memanggil seluruh OPD terkait untuk dimintai keterangan guna mengurai benang merah persoalan ini, sebelum nantinya memberikan jawaban tertulis secara resmi kepada PORTE.

Sebagai penutup audiensi, PORTE mendesak DPRD segera merekomendasikan pencopotan Kadis PUPR dan mendorong Wali Kota bangun dari tidur selama iniz mengevaluasi total kinerja pemerintahannya agar memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kota Pasuruan.

Penulis: HsnEditor: Red