Proyek Gorong-Gorong di Bawean Tanpa Papan Informasi, LSM GMBI Soroti Transparansi Anggaran dan Kualitas Material

Redaksi

NEWS CAKRA, GRESIK – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) KSM Sangkapura menyoroti proyek pembangunan gorong-gorong di Dusun Sungai Giring, Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Senin (16/11/2026).

Pekerjaan infrastruktur tersebut diduga dilaksanakan tanpa dilengkapi papan informasi proyek, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengetahui sumber anggaran, nilai pekerjaan, volume, maupun pihak pelaksana secara terbuka.

Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura, Junaidi, turun langsung meninjau lokasi setelah menerima laporan dari warga. Di lapangan, ia mendapati tiga orang pekerja tengah beraktivitas tanpa adanya papan nama kegiatan di sekitar area proyek.

Berdasarkan keterangan salah seorang pekerja kepada Junaidi, mereka bekerja atas instruksi Kepala Desa Gunung Teguh, Abdul Haris. Pekerja tersebut juga mengaku diarahkan untuk menjelaskan kepada warga yang bertanya bahwa proyek ini merupakan kegiatan darurat yang didanai bersama oleh dua desa, yakni Desa Gunung Teguh dan Desa Patarselamat.

Guna mengonfirmasi hal tersebut, Junaidi menemui Kepala Desa Gunung Teguh, Abdul Haris, di lokasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Dalam pertemuan itu, Abdul Haris membenarkan bahwa pembangunan gorong-gorong tersebut memang menggunakan pos dana darurat dari Desa Gunung Teguh dan Desa Patarselamat.

Selain persoalan keterbukaan informasi publik, Junaidi juga menyoroti kualitas material yang digunakan di lokasi proyek. Dari hasil pantauan visual, ditemukan penggunaan semen merek Merdeka, pasir gunung yang diduga bercampur tanah, serta pemanfaatan besi bekas dari jembatan yang sebelumnya rusak.

Kondisi ini memicu tanda tanya besar terkait kesesuaian spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Junaidi menilai, kelayakan material—terutama penggunaan kembali besi bekas untuk konstruksi publik—harus diuji melalui pemeriksaan teknis oleh instansi yang berwenang.

Baca juga
Balik Nama Selesai dalam Tujuh Hari, Masyarakat Jadi Bisa Lebih Cepat Memanfaatkan Sertipikat Tanah

Untuk menjaga keberimbangan informasi, Junaidi turut menghubungi Penjabat (Pj) Kepala Desa Patarselamat, Obet, melalui sambungan telepon WhatsApp. Secara mengejutkan, Obet mengaku belum mengetahui secara rinci perihal proyek gorong-gorong yang berlokasi di wilayah desanya tersebut.

Obet menyatakan akan segera memanggil dan meminta penjelasan dari sekretaris desanya terkait hal ini. Ketidaksinkronan informasi antarperangkat desa ini semakin menegaskan perlunya kejelasan mengenai siapa penanggung jawab utama kegiatan, dasar hukum kerja sama pendanaan antardesa, hingga mekanisme pertanggungjawaban anggarannya.

Menyikapi temuan tersebut, GMBI KSM Sangkapura mendesak Inspektorat Kabupaten Gresik dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik untuk segera melakukan audit administrasi maupun pemeriksaan fisik di lapangan. Menurut Junaidi, status “kegiatan darurat” tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan standar mutu konstruksi yang bersumber dari uang negara.

“Kalau memang menggunakan dana darurat dari dua desa, harus jelas dasar hukum, mekanisme penganggaran, penanggung jawab, dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai masyarakat hanya diminta menerima hasil pekerjaan tanpa tahu kejelasan anggarannya,” tegas Junaidi.

Ia juga menyentil efektivitas lokakarya sinkronisasi tata kelola Dana Desa yang belum lama ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama Kejari Gresik di Pulau Bawean.

“Lokakarya tata kelola Dana Desa baru saja dilaksanakan di Bawean, tetapi di lapangan masih ditemukan persoalan mendasar terkait keterbukaan informasi dan kualitas fisik bangunan. Apa makna lokakarya tersebut jika persoalan seperti ini luput dari pengawasan?” ujarnya.

Junaidi menegaskan bahwa langkah GMBI ini murni bertujuan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa agar pengelolaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu. Ia berharap Inspektorat segera mengaudit proyek tersebut, dan Kejari Gresik menindaklanjutinya apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Baca juga
Oknum Anggota DPRD Situbondo Terjerat Narkoba, Ketua LSM Perjuangan Rakyat: Asas Keadilan Harus Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait masih diharapkan memberikan klarifikasi resmi disertai dokumen pendukung mengenai penetapan status darurat, skema pembiayaan lintas desa, serta spesifikasi teknis proyek. Sesuai prinsip jurnalistik, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga ada hasil pemeriksaan resmi dari otoritas berwenang.

Penulis: Red