NEWS CAKRA, SITUBONDO — Pengawasan terhadap proyek infrastruktur di Kabupaten Situbondo kembali mendapat sorotan tajam. Proyek Pemeliharaan Jalan Ruas Tokelan–Gebangan senilai Ratusan Juta yang bersumber dari Dana APBD Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Bidang Bina Marga dan dikerjakan oleh CV SITUBONDO diduga kuat menyimpan indikasi penyimpangan.
Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh Heppy, pemerhati publik sekaligus putra daerah asli Situbondo, ditemukan sejumlah temuan krusial yang berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.
Dari hasil peninjauan langsung pada tahapan pekerjaan yang telah rampung, ditemukan pola dugaan kecurangan yang terstruktur, yang melibatkan permainan antara pihak AMP, rekanan, dan lemahnya pengawasan Dinas PUPP.
1. PENIPISAN HAMPARAN (OVERLAY) ASPAL
Lapisan aspal jenis _Asphalt Concrete-Wearing Course_ (AC-WC) di lapangan diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. Kontrak yang seharusnya mewajibkan ketebalan ideal 4 cm, disinyalir hanya direalisasikan dengan rata-rata *3,1 cm*.
Dari estimasi volume kontrak sekitar 183,31 ton, realisasi di lapangan hanya berkisar 143,06 ton. Selisih sekitar 40 ton ini diduga sengaja dipangkas demi memangkas biaya material dan meraup keuntungan sepihak.
2. MANIPULASI TIKET TIMBANGAN (DELIVERY ORDER) DARI AMP
Muncul kecurigaan adanya rekayasa pencatatan tonase pada nota pengiriman dari Asphalt Mixing Plant (AMP) agar tampak sesuai di atas kertas, kendati volume fisik riil yang dikirim ke lokasi proyek jauh lebih sedikit.
Dugaan ini menguatkan indikasi adanya permainan antara pihak AMP dan rekanan, di mana dokumen pengiriman dibuat seolah-olah sesuai kontrak, padahal material yang benar-benar terhampar di jalan tidak sebanding.
3. PENGONDISIAN TITIK UJI CORE DRILL
Pengambilan sampel inti aspal untuk uji laboratorium pasca-pekerjaan diindikasikan tidak dilakukan secara acak (_random sampling_), melainkan dikondisikan pada titik-titik tertentu yang sengaja disiapkan dengan ketebalan memenuhi syarat oleh pihak rekanan.
Modus ini diduga dilakukan agar hasil uji laboratorium tampak memenuhi spesifikasi, sehingga pekerjaan dapat diloloskan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO).
Temuan ini tidak hanya mengarahkannya pada dugaan pelanggaran oleh pihak penyedia jasa (kontraktor), tetapi juga membuka lembar pertanyaan besar terkait integritas dan efektivitas pengawasan internal.
Heppy secara tegas mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas untuk bertanggung jawab penuh. Pembiaran terhadap selisih ketebalan saat penghamparan, serta kelalaian dalam memvalidasi laporan akhir hingga berpotensi meloloskan PHO, merupakan bentuk mal-administrasi dan pembiaran terhadap potensi kerugian negara.
“Pengawasan dari Dinas PUPP dan konsultan pengawas digaji menggunakan uang rakyat untuk memastikan kualitas infrastruktur. Jika penyimpangan kasat mata seperti ini dibiarkan, maka patut diduga ada pembiaran atau kongkalikong yang mencederai prinsip transparansi anggaran,” ujar Heppy.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral kontrol sosial masyarakat, Heppy menyatakan tidak akan berhenti pada temuan awal ini. Seluruh dokumentasi fisik mulai dari bukti pengukuran ketebalan menggunakan alat ukur presisi di lapangan hingga salinan papan informasi proyek tengah dikonsolidasikan.
Jika dalam waktu dekat tidak ada evaluasi atau koreksi nyata dari pihak terkait, dokumen temuan ini akan segera diserahkan secara resmi kepada *Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta dilaporkan langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan Negeri Situbondo, serta melalui kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR!
Masyarakat Situbondo kini mendesak transparansi penuh dari Dinas PUPP Bidang Bina Marga dan CV SITUBONDO guna membuktikan bahwa proyek bernilai ratusan juta rupiah tersebut benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi teknis demi kualitas jalan yang tahan lama.






