PASURUAN, NewsCakra.com — Jeritan dan kekesalan warga Kota Pasuruan atas abainya pemerintah terhadap nyawa publik akhirnya tumpah ke jalan. Dipicu oleh lambannya respons pemerintah terkait kerawanan jalur alternatif jalan Gatot Subroto, peralihan proyek Jembatan Bukwedi, puluhan warga bersama Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (GM-FKPPI) Kota Pasuruan menggelar aksi unjuk rasa tegang, Rabu (17/6/2026) pagi.
Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB ini langsung melumpuhkan urat nadi transportasi kota. Massa menyegel pertigaan Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, dengan melakukan pemblokiran total sekaligus menggelar istighosah. Akibatnya, arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan parah selama berjam-jam.
Ketua GM-FKPPI Kota Pasuruan, Ayi Suhaya, S.H., menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini adalah puncak kulminasi kemarahan warga dari wilayah Kraton hingga Kebonagung. Pasalnya, pengalihan arus ke jalur alternatif selama dua bulan terakhir telah mengubah jalanan kota menjadi arena taruhan nyawa yang menelan korban jiwa.
“Jalur alternatif ini sudah resmi menjadi ‘jalur maut’! Sudah ada korban meninggal dunia, luka berat, hingga cacat. Namun, sampai detik ini, pemangku kebijakan termasuk DPRD Kota Pasuruan terkesan menutup mata dan telinga. Tidak ada tindakan nyata!” cecar Ayi di tengah kepulan asap knalpot kemacetan.
Dalam orasinya yang berapi-api, Ayi menyerang habis kinerja Walikota, Wakil Walikota, hingga jajaran legislatif, khususnya ketua DPRD dan para anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Gadingrejo. Mereka dinilai impoten dan mati empati atas hilangnya nyawa warga sendiri.
Kekecewaan mendalam itu terpampang nyata lewat bentangan banner raksasa bertuliskan sindiran menohok: “Walikota dan wakil walikota jangan 3D tok… (Datang, Duduk dan Duit)”.
Tak luput dari bidikan, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pasuruan beserta jajarannya juga dihujani kritik tajam. Dishub dituding pasif, mandul dalam mengurai ruwetnya lalu lintas, dan dituduh “makan gaji buta” di atas penderitaan pengguna jalan.
Menolak sekadar mengkritik, ketua GM-FKPPI kota Pasuruan menyodorkan draf rekayasa lalu lintas konkret yang wajib segera dieksekusi demi memutus rantai kecelakaan akibat bercampurnya kendaraan kecil dan raksasa:
Arus dari Arah Surabaya (Barat): Truk bertonase besar (truk potong) wajib dilarang keras masuk jalur umum kota. Aliran kendaraan berat harus langsung dipotong dan dipaksa masuk melalui Exit Tol PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang). Jalur arteri kota murni hanya untuk kendaraan kecil, pickup, dan truk mini.
Arus dari Arah Probolinggo (Timur): Kendaraan berat dari arah timur harus dipaksa masuk melalui Exit Tol Grati, guna mengantisipasi penyumbatan total di jalur alternatif kota yang menyempit.
“Pencampuran truk monster dan motor di jalur alternatif itu sama saja membiarkan pembunuhan massal di jalan raya. Jalurnya padat, menyalip susah, dan fatalitasnya tinggi. Regulasi kelas jalan ini harga mati!” tegas Ayi.
Melihat bebalnya birokrasi di tingkat lokal, GM-FKPPI tidak main-main. Mereka menyatakan siap melompati jalur birokrasi daerah dan melayangkan aduan langsung ke Istana Negara, menghadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Sebagai panglima tertinggi, Presiden diharapkan turun tangan langsung untuk mengepret dan menegur keras Walikota, Wakil Walikota, serta jajaran DPRD Kota Pasuruan yang dianggap lalai menjaga keselamatan nyawa rakyatnya.
Meski aksi blokade jalan dan doa bersama di pertigaan Bukir akhirnya membubarkan diri dengan tertib siang ini, warga melempar peringatan terakhir: Jika dalam hitungan hari Pemkot Pasuruan tidak menerapkan rekayasa lalu lintas ini, gelombang massa yang jauh lebih besar akan kembali dan melumpuhkan Kota Pasuruan.
