NEWS CAKRA, SITUBONDO — Proyek Hotmix ACWC peningkatan jalan ruas Curah Cotok–Wonokoyo–Landangan (R 315) di Kabupaten Situbondo menuai sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran bersumber dari keuangan APBD TA 2016 senilai lebih dari Rp1 miliar dengan Volume 1300 Meter dan dikerjakan oleh CV Mapan Jaya Sejahtera di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Bidang Bina Marga Kabupaten Situbondo diduga kuat dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
Dugaan pelanggaran spesifikasi teknis ini terungkap setelah tim media turun langsung ke lokasi kegiatan. Berdasarkan pantauan di lapangan, ditemukan sejumlah kejanggalan serius pada proses penghamparan aspal hotmix.
Sederetan Temuan Pelanggaran di Lapangan:
• Ketebalan Aspal Tidak Sesuai Standar: Lapisan hotmix yang dihampar diduga kuat tidak mencapai ketebalan ideal sebagaimana mestinya dalam spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi jalan.
• Pembersihan Lahan Tidak Maksimal: Ditemukan sejumlah titik ruas jalan di mana aspal hotmix langsung dihamparkan di atas tanah tanpa melalui pembersihan yang memadai.
• Diduga Tanpa Lapis Perkerasan (Agregat): Pada beberapa segmen, aspal terlihat langsung menempel ke permukaan tanah dasar tanpa adanya lapisan pondasi bawah (base course) atau lapis perkerasan yang layak.
• Proses Pemadatan Kurang Optimal: Pelaksanaan pemadatan menggunakan roller usai penghamparan aspal dinilai tidak maksimal, sehingga dikhawatirkan menurunkan tingkat kepadatan (Density) dan umur layanan jalan.
Persoalan krusial ini diduga kuat dipicu oleh lemahnya fungsi pengawasan dari pihak Dinas PUPP Bidang Bina Marga serta konsultan pengawas di lapangan. Padahal, pihak dinas dan konsultan memiliki tanggung jawab penuh atas mutu pekerjaan mengingat mereka telah digaji menggunakan dana negara untuk mengawal proyek tersebut agar sesuai standar.
Hingga berita ini diturunkan, Pihak-pihak Terkait Seperti Dinas PUPP Bidang Bina Marga Kabupaten Situbondo belum memberikan keterangan resmi saat coba dikonfirmasi terkait temuan di lapangan.
Instansi berwenang serta aparat penegak hukum (APH) Agar segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan fisik terhadap proyek jalan tersebut demi menyelamatkan uang negara.
