KDS Dorong CSR dan Program Orang Tua Asuh Lewat SIGEMPAR demi Kesejahteraan Pekerja Rentan di Kabupaten Bandung

Redaksi

KABUPATEN BANDUNG

Newscakra – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) mengimbau seluruh elemen perusahaan, dunia usaha, dan instansi terkait untuk merangkul pekerja rentan serta memperkuat kepedulian sosial di Kabupaten Bandung.

Imbauan tersebut disampaikan KDS saat menghadiri Launching Aplikasi SIGEMPAR (Sistem Informasi Gerakan Melindungi Pekerja Rentan) dan Sosialisasi Program SERTAKAN (Sejahtera Pekerja Rentan) di Hotel Grand Pasundan, Bandung, Senin (9/11/2026). Acara ini merupakan bentuk kolaborasi antara Disnaker Kabupaten Bandung dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, KDS mengapresiasi inovasi ini dan menekankan pentingnya sinergi kolektif untuk menuntaskan persoalan kemiskinan serta perlindungan jaminan sosial. Selama masa kepemimpinannya, Pemkab Bandung telah meng-cover jaminan ketenagakerjaan bagi 182.651 pekerja rentan, meliputi petani, ketua RT/RW, kader PKK, hingga guru ngaji.

“Berdasarkan database ada sekitar 862 ribu pekerja rentan. Pemkab Bandung sendiri sudah memberikan jaminan perlindungan kepada 182 ribu lebih jiwa. Sisa yang belum ter-cover ini harus kita gotong royongkan bersama,” tegas KDS.

Mendorong Program Orang Tua Asuh dan CSR Perusahaan

Untuk menjangkau sisa pekerja rentan yang belum terdaftar, KDS mendorong ASN, pengurus KORPRI, hingga jimpinan perusahaan untuk menjadi ‘orang tua asuh’ atau menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kepada masyarakat sekitar.

“Perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat sekitar. Saya harap perusahaan yang ada bisa mengalokasikan CSR-nya untuk menyasar masyarakat rentan di radius sekitarnya, baik 200 meter, 500 meter, hingga 1 kilometer. Data ini harus benar dan akurat melalui aplikasi SIGEMPAR,” tuturnya.

Integrasi data melalui SIGEMPAR diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaku usaha, agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta Pemprov Jawab Barat dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Baca juga
UNICEF Berharap Kabupaten Bandung Bisa Jadi Contoh Kabupaten/Kota Lain dalam Pemenuhan Hak Anak

KDS juga menekankan agar kemajuan dunia usaha di Kabupaten Bandung berbanding lurus dengan kesejahteraan warga sekitar. Dengan perlindungan jaminan sosial yang kuat, diharapkan tidak ada lagi pekerja yang jatuh miskin saat mengalami kecelakaan kerja atau musibah.

“Jangan jumawa, tetapi harus bisa merangkul semua elemen. Perusahaan harus maju dan menguntungkan, namun lingkungan masyarakat sekitarnya juga harus sejahtera dan terlindungi. Mari bersama-sama bersatu menuju Kabupaten Bandung yang lebih Bedas,” pungkasnya.

Sumber: Humas Pemkab Bandung – Diskominfo

Penulis: RF.008Editor: Kaperwil Jabar