KABUPATEN BANDUNG
NEWSCAKRA – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya menjaga akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini khususnya berkaitan dengan pelaporan pembangunan infrastruktur atau kegiatan fisik di desa yang selama ini dinilai rentan memicu permasalahan hukum.
Tegasan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) saat membuka kegiatan Sosialisasi Perhitungan Pembangunan Fisik Desa di Ruang Rapat Integritas Inspektorat Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma Hermawan.
Di hadapan 135 Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Bandung, KDS meminta para Sekdes untuk mengawal dan memastikan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) benar-benar tepat sasaran serta taat asas.
“Kuncinya saya minta, agar dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan kegiatan harus betul-betul dilakukan sesuai aturan. Dengan begitu, tidak akan timbul masalah hukum atau adanya temuan di kemudian hari,” tegas KDS.
Bupati menekankan bahwa Sekdes memegang peranan krusial sebagai garda terdepan pengawasan. Mulai dari penyusunan program, pelaksanaan fisik, pengecekan kesesuaian volume dan spesifikasi teknis pekerjaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan.
“Untuk menghindari pelanggaran hukum dan semuanya selamat, Inspektorat hadir mengawasi dari mulai proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Inspektorat ini sebagai pengawas internal, ini sebagai bentuk ‘kanyaah’ (rasa sayang) ke pemerintahan desa,” terangnya.
Oleh sebab itu, KDS mewanti-wanti seluruh pemerintah desa agar tidak mencoba ‘bermain-main’ dalam pelaksanaan proyek fisik. Pasalnya, pengawasan pembangunan infrastruktur desa saat ini dilakukan sangat ketat, baik oleh Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH).
Guna memperketat benteng pengawasan, Bupati bahkan memerintahkan Inspektorat untuk rutin melakukan pemeriksaan berkala minimal tiga bulan sekali di setiap desa.
“Kalau ada temuan, selesaikan saat itu juga. Apakah pengembalian atau dialihkan ke program lain sesuai volume yang kurang itu,” perintahnya.
Ia mengingatkan, ruang pengawasan kini semakin meluas. Tidak hanya Kejaksaan dan Kepolisian saja yang memantau, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat turun langsung memeriksa aliran dana desa, terutama program yang bersumber dari APBN.
“Kalau diperiksa Inspektorat sifatnya pembinaan. Jadi harus bersyukur kalau masih diperiksa Inspektorat. Tapi kalau diperiksa APH, bisa jadi lanjut ke ranah hukum,” cetusnya sambil tersenyum.
Salah satu poin utama yang menjadi garis bawah perhatian Bupati KDS adalah instruksi respons cepat atas setiap temuan di lapangan. Kepala desa dan perangkatnya diminta segera menindaklanjuti dan menyelesaikan indikasi pelanggaran secara langsung tanpa menunda-nunda.
Langkah cepat ini dinilai krusial untuk mencegah penumpukan masalah administratif serta menekan risiko jerat hukum di masa mendatang.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Bandung berharap seluruh aparatur desa dapat meningkatkan profesionalisme dan transparansi, sehingga seluruh agenda pembangunan fisik dapat terwujud dengan lancar demi kemaslahatan warga.
“Intinya ikuti aturan, jangan ada yang main-main. Niatkan semuanya ibadah, karena seluruh program pembangunan infrastruktur desa adalah untuk kemaslahatan masyarakat,” pungkas KDS.
Sumber: Humas Pemkab Bandung – Diskominfo
