Newscakra.com, Situbondo – Dinamika Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten tengah menjadi sorotan publik, khususnya dari perspektif hukum, demokrasi, dan tata kelola kelembagaan politik.
Mengingat proses ini berdampak langsung pada komposisi keanggotaan lembaga legislatif, pelaksanaannya dituntut berjalan secara tertib, objektif, transparan, serta berpedoman penuh pada peraturan perundang-undangan.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garuda Yaksa, Edy Wijoyo, S.H., C.Lo., menyatakan sikap tegas.
“Kami menekankan bahwa seluruh tahapan dan keputusan terkait PAW anggota DPRD Kabupaten. Situbondo harus sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme serta kewenangan partai politik pengusung,” ucap nya.
Sementara itu, M.Ali Mustofa SH, Ketua Tim Advokasi LBH Garuda Yaksa juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak di luar kewenangan yang mencoba melakukan tekanan, intervensi, maupun upaya memengaruhi keputusan internal partai.
“Partai politik merupakan institusi yang memiliki struktur organisasi yang jelas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta mekanisme pengambilan keputusan internal sendiri,” ujar ujar M.Ali dalam keterangannya.
Oleh karena itu, Abdul Aziz SH (Tim Advokasi) juga menambahkan bahwa dinamika yang berkaitan dengan status keanggotaan kader di lembaga legislatif wajib diselesaikan melalui koridor prosedur organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku, demi menjaga marwah demokrasi dan independensi lembaga politik. (Sony)
