NEWS CAKRA, JEMBER – Sengketa agraria yang melibatkan ahli waris almarhum Karim Sadin dengan pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X serta PTPN XII memasuki babak baru. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang pemeriksaan setempat (_descente_) di lokasi objek sengketa seluas 12,2 hektare di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Jumat (13/11/2026).
Dalam peninjauan lapangan tersebut, hadir perwakilan dari pihak PTPN, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, Majelis Hakim PTUN, para ahli waris, serta pendamping dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Jawa Timur.
Kepala Perwakilan LP-KPK Komisi Jawa Timur, Purnadi Langgeng Utomo, mengungkapkan bahwa gugatan pembatalan sertifikat ini dilayangkan lantaran proses penerbitan sertifikat oleh pihak PTPN dinilai cacat prosedur dan melanggar aturan.
“Dasarnya dia prosesnya yang salah. Dia membuat sertifikat dengan dasar hak verponding tahun 1912 yang sudah mati. Padahal pada tahun 1915, kepemilikan tanah tersebut sudah berpindah tangan ke ahli waris, yakni Bapak Karim Sadin,” ujar Purnadi di lokasi pemeriksaan.
Purnadi merinci, dari total luas lahan 12,2 hektare milik ahli waris, sekitar 9,9 hektare di antaranya dikuasai oleh PTPN X menggunakan lima petok yang diduga sudah kedaluwarsa, sementara sekitar 3 hektare lebih lainnya dikuasai oleh PTPN XII.
Pihak LP-KPK juga menyoroti kinerja BPN Jember yang dinilai tidak konsisten dan memicu tumpang tindih kepemilikan. Menurut Purnadi, pada tahun 2006, pengajuan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) oleh ahli waris telah diterima dan diakui oleh BPN. Namun, pada tahun 2007, BPN justru kembali menerbitkan sertifikat atas pengajuan pihak PTPN di atas objek tanah yang sama.
“Di satu sisi diakui oleh BPN, di sisi lain BPN menerbitkan sertifikat tersebut. Saat pengukuran dulu juga tidak pernah diukur di lapangan dan tidak ditandatangani oleh kepala desa. Bahkan tadi di lapangan, petugas BPN yang datang hanya melihat batas berdasarkan aplikasi share location tanpa mengetahui letak patok aslinya,” tegasnya.
Selain persoalan sertifikat, gejolak di lapangan juga dipicu oleh tindakan PTPN yang diduga menyewakan lahan sengketa tersebut kepada pihak lain, padahal secara aturan lahan dengan status Hak Pakai dilarang untuk disewakan.
Saat ini, pihak ahli waris telah mengambil alih dan mulai menggarap sebagian lahan seluas kurang lebih 1,2 hingga 1,8 hektare untuk ditanami, sementara sisa lahan lainnya masih dalam proses hukum di pengadilan.
Purnadi menambahkan, sebelumnya permasalahan ini juga telah dibawa ke dalam Rapat Dengar Pendapat (hearing) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mana dalam forum tersebut ditemukan adanya indikasi pelanggaran prosedur oleh pihak PTPN.
Sidang lanjutan di PTUN dijadwalkan akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Pihak ahli waris dan LP-KPK berencana menghadirkan notaris yang dahulu membuatkan akta terkait lahan tersebut guna memperkuat pembuktian di hadapan Majelis Hakim.
“Harapan kami, Majelis Hakim PTUN dapat memutus perkara ini seadil-adilnya berdasarkan fakta hukum dan bukti otentik di lapangan,” pungkas Purnadi.
