PANGANDARAN
NEWSCakra – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbasis digital (e-voting). Rencananya, pesta demokrasi tingkat desa di 270 desa tersebut akan dibagi ke dalam tiga gelombang pelaksanaan mulai tahun 2027 hingga 2031.
Kesiapan teknis maupun regulasi ini dibahas dalam kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Digital yang digelar selama dua hari, Jumat–Sabtu (13–14/11/2026), di Pantai Indah Resort & Hotel Pangandaran, Jawa Barat.
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna (Kang DS), jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), para camat, serta 270 kepala desa se-Kabupaten Bandung.
Pembagian Tiga Gelombang Pilkades (2027–2031)
Berdasarkan skema yang disiapkan Pemkab Bandung, pelaksanaan Pilkades digital di 270 desa akan dibagi ke dalam tiga tahapan waktu menyesuaikan masa jabatan kepala desa:
| Gelombang | Tahun Pelaksanaan | Jumlah Desa | Sebaran Wilayah |
| Gelombang I | 2027 | 199 desa | 30 kecamatan |
| Gelombang II | 2029 | 49 desa | 24 kecamatan |
| Gelombang III | 2031 | 22 desa | 17 kecamatan |
Cepat, Transparan, dan Rahasia Pemilih Terjamin
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa transformasi menuju sistem e-voting bertujuan menghadirkan proses pemungutan dan penghitungan suara yang jauh lebih cepat, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.
Meski menggunakan perangkat elektronik, KDS memastikan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) tetap menjadi prioritas utama, terutama soal kerahasiaan data pilihan warga.
“Jadi, kerahasiaan setiap pemilih sangat dijaga. Tidak serta-merta ketika seseorang memilih calon A, kemudian pilihannya langsung terlihat. Tidak seperti itu,” tegas KDS saat memberikan keterangan di sela acara, Jumat (13/11/2026).

Selesai dalam 2–3 Jam dengan Perangkat Pendukung
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut menjelaskan, penggunaan sistem digital berpotensi memangkas waktu pelaksanaan secara signifikan. Proses pemungutan hingga rekapitulasi suara diperkirakan hanya memakan waktu sekitar dua hingga tiga jam, bergantung pada jumlah daftar pemilih dan kesiapan perangkat di lapangan.
Adapun perangkat keras yang disiapkan untuk menunjang kelancaran e-voting di setiap tempat pemungutan suara (TPS) meliputi:
-
Tablet pemungutan suara
-
Bilik suara khusus
-
Alat pemindai (scanner)
-
Mesin pencetak (printer) struk bukti pilih
Meski demikian, KDS mengakui bahwa tingkat pemahaman aparatur pemerintah desa terkait mekanisme teknis Pilkades digital masih perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah krusial untuk menyamakan persepsi di lapangan.

Payung Hukum dan Kesiapan SDM
Sementara itu, berdasarkan laporan Dinas PMD Kabupaten Bandung, sosialisasi ini difokuskan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pihak kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan.
Para peserta dibekali pemahaman komprehensif mulai dari kebijakan dan regulasi Pilkades digital, tahapan persiapan, kelengkapan administrasi, hingga pembagian tugas dan wewenang panitia penyelenggara.
Penerapan pemilihan secara elektronik ini sendiri memiliki landasan hukum yang kuat, yakni merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai penyelenggaraan Pilkades berbasis elektronik.
Melalui langkah persiapan dini yang mencakup aspek regulasi, teknis, administrasi, hingga sumber daya manusia (SDM), Pemkab Bandung menargetkan pelaksanaan Pilkades digital di 270 desa dapat berjalan lancar dan menjadi standar baru demokrasi desa yang modern dan akurat.






