PASURUAN, newscakra.com — Proyek pembangunan infrastruktur drainase di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Tahun Anggaran 2026 menuai kritik tajam dari masyarakat. Proyek bernilai ratusan juta rupiah yang dinaungi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Pasuruan ini disorot lantaran dinilai dikerjakan secara asal-asalan serta diwarnai dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga sekitar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, sejumlah oknum pekerja proyek diduga meminta iuran berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000 kepada warga. Pungutan tersebut dikenakan kepada warga yang ingin membuat saluran pembuangan limbah rumah tangga agar terhubung langsung ke gorong-gorong u-ditch yang baru dipasang.
Salah satu warga terdampak yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekesalan mendalam saat ditemui pada Kamis (12/11/2026).
“Buat bolongan saluran warga ke selokan itu, mas. Kan beton U-nya nanti dibor untuk jalur pipa air rumah warga, tapi malah ditarik iuran Rp25 ribu sampai Rp50 ribu oleh pekerja,” ujarnya dengan nada geram.
Selain polemik iuran liar yang meresahkan warga, pelaksanaan proyek ini juga disorot tajam karena diduga kuat menyalahi standar teknis konstruksi di lapangan. Di lokasi pekerjaan, terlihat jelas adanya genangan air (ngecembeng) di dalam saluran drainase yang mengindikasikan buruknya sistem pengerjaan dasar galian.
Tak hanya itu, spesifikasi material u-ditch yang digunakan di lapangan juga sempat disorot karena kualitasnya diduga tidak sesuai dengan dokumen pengajuan awal, meski pihak kontraktor mengeklaim telah mengirimkan material yang lebih layak setelah mendapat sorotan publik.
Guna menguji kebenaran informasi tersebut, awak media melakukan konfirmasi langsung ke lapangan. Menanggapi dugaan iuran liar tersebut, salah seorang pekerja berinisial Taufik berdalih bahwa pungutan tersebut murni merupakan inisiatif warga. “Diberi ataupun tidak ya tidak apa-apa,” ujarnya saat ditemui di lokasi.
Sementara itu, pihak pelaksana melalui sambungan selular menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan pompa air di lokasi. Namun, karena galian sedalam 50 cm sudah mengeluarkan air dari dalam tanah (nyumber) serta volume pembuangan air dari rumah warga yang cukup tinggi dan tidak terbendung, kondisi pekerjaan tidak memungkinkan untuk berada dalam keadaan kering total.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perkim Kabupaten Pasuruan dikabarkan mulai meningkatkan pengawasan ketat terhadap CV. Almana selaku kontraktor pelaksana maupun CV. Kalea Tech selaku konsultan pengawas agar proyek pembangunan ini berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat luas.
