NEWS CAKRA, MALANG — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarrok, mengungkapkan bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat harus menjadi sasaran utama pembangunan pada tahun anggaran 2027. Orientasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan memperkuat sektor perekonomian lokal.
“Target pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan tahun anggaran 2027 adalah peningkatan taraf kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Malang. Maka, ekosistem sektor ekonomi lokal berbasis pedesaan harus diperkuat,” tandas Alayk usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Senin (21/9/2026).
Selain mengacu pada KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2027, kebijakan anggaran dan pembangunan juga tidak boleh melenceng dari kebijakan program pembangunan nasional serta RKPD Kabupaten Malang. Oleh karena itu, kata Alayk, pemerintah daerah harus benar-benar mampu menyelaraskan perencanaan dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan.
Pelaksanaan program tidak boleh hanya sekadar memenuhi mandat kebijakan (mandatory program) atau sekadar menuntaskan indikator kinerja utama (IKU).
“Secara prinsip, kebijakan anggaran oleh pemerintah daerah adalah money follows program. Program yang telah direncanakan menggunakan anggaran yang dialokasikan harus terealisasi secara tepat. Jangan sampai melenceng,” tegas Alayk.
Dalam konteks peningkatan ekonomi lokal, ia menekankan pentingnya pembangunan berbasis pedesaan yang berfokus pada sektor pangan, seperti pertanian, perikanan, dan peternakan, beserta infrastruktur pendukungnya.
“Tentu ini semua butuh political will yang kuat dari pemerintah daerah. Taraf perekonomian harus diperkuat, sehingga mampu menambah penghasilan masyarakat atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru,” pungkasnya.
Selain Fraksi PDI Perjuangan, pandangan dan saran juga disampaikan oleh lima fraksi DPRD Kabupaten Malang lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi NasDem, dan Fraksi Gabungan (PKS-Demokrat-Hanura).
Juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang, Feri Andi Suseko, memaparkan bahwa struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 65,67%. Di sisi lain, kondisi sektor pertanian primer mengalami perlambatan sekitar 0,89%.
“Maka, bagaimana belanja RAPBD 2027 menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif? Intervensi kebijakan belanja apa yang didesain agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada batas atas 6,00% dapat elastis terhadap penurunan kemiskinan?” ujar Feri Andi dalam pandangan umumnya.
Kelima fraksi DPRD tersebut mengingatkan agar intervensi belanja dari APBD benar-benar efektif dalam mengangkat taraf perekonomian masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan anggaran belanja oleh pemerintah daerah malah melebarkan jurang ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Malang,” tegas anggota Komisi IV dari Fraksi Gerindra tersebut.
