NEWS CAKRA, PRINGSEWU – Pelaksanaan program revitalisasi di SDN 3 Gadingrejo Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung, mulai menuai sorotan. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari transparansi pengelolaan anggaran, minimnya keterbukaan informasi publik, hingga penggunaan material bangunan yang dipertanyakan.
Ketua Komite SDN 3 Gadingrejo Utara, Bisri, mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan dana maupun pengelolaan anggaran revitalisasi sekolah tersebut. Menurut informasi yang diperoleh, pengelolaan kegiatan pembangunan sepenuhnya berada di tangan Ketua Pembangunan, Atik Mayasari (Guru Kelas).
Saat dikonfirmasi awak media, Selasa (17/11/2026), Ketua Panitia Revitalisasi Atik Mayasari menyampaikan bahwa papan informasi sebenarnya ada, namun tidak boleh dipasang oleh salah seorang yang tidak disebutkan namanya. Ia juga menyampaikan bahwa baja ringan yang dibongkar diperkirakan masih layak pakai dan akan diserahkan kepada pihak sekolah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan dan keterbukaan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah tidak terlihatnya papan informasi kegiatan pembangunan di lokasi sekolah.
Padahal, papan informasi merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan transparansi kegiatan, termasuk mencantumkan sumber anggaran, nilai anggaran, volume pekerjaan, pelaksana kegiatan, serta waktu pelaksanaan.
Tanpa informasi tersebut, masyarakat akan kesulitan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.
Pertanyaannya, mengapa informasi kegiatan yang seharusnya dapat diketahui publik justru tidak terpampang di lokasi pekerjaan?
Selain persoalan transparansi, penggunaan material baja ringan juga menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan bahwa material baja ringan yang digunakan sebelumnya masih dalam kondisi layak pakai.
Jika benar demikian, perlu ada penjelasan teknis mengenai alasan penggantian material tersebut. Apakah penggantian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi bangunan, pertimbangan keselamatan konstruksi, atau memang telah ditetapkan dalam perencanaan pekerjaan?
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan teknis, bukan sekadar menghabiskan alokasi dana.
Program revitalisasi sekolah merupakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena menggunakan anggaran negara, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak sekolah maupun pelaksana pembangunan perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Kepala sekolah, Ketua Pembangunan Atik Mayasari, serta pihak-pihak terkait perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:
• Berapa total anggaran revitalisasi SDN 3 Gadingrejo Utara?
• Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan anggaran?
• Mengapa papan informasi kegiatan tidak terpasang?
• Apakah material baja ringan lama benar-benar sudah tidak layak digunakan?
• Apakah seluruh pekerjaan telah sesuai dengan RAB, spesifikasi teknis, dan volume pekerjaan?
Publik tidak sedang mencari kesalahan, tetapi menuntut keterbukaan atas penggunaan uang negara. Apabila seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tentu tidak ada alasan untuk menghindari transparansi.
Inspektorat Kabupaten Pringsewu dan instansi terkait diharapkan melakukan pemantauan serta pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi tersebut.
Apabila terdapat bukti penyimpangan, persoalan ini perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.






