JEMBER, Newscakra.com — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jember mengintensifkan pengawasan pelayanan di Kantor Samsat Bersama Jember Barat, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Melalui program Polantas Menyapa, personel diterjunkan langsung ke ruang pelayanan guna memastikan masyarakat memperoleh administrasi kendaraan bermotor sesuai prosedur, tanpa praktik pungutan liar (pungli) maupun percaloan, Sabtu (21/11/2026).
Tidak hanya memantau jalannya pelayanan, petugas juga berinteraksi langsung dengan wajib pajak yang mengurus pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penerbitan STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident Ranmor).
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan penjelasan mengenai alur pelayanan, kelengkapan persyaratan, hingga besaran biaya resmi yang berlaku. Kehadiran personel di ruang pelayanan sekaligus memastikan tidak ada warga yang kesulitan memperoleh informasi.
Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Jember, AKP Kevin Ibrahim, S.Tr.K., S.I.K., mengatakan program tersebut menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan Satlantas.
“Pelayanan harus mudah, transparan, dan bebas dari pungutan liar. Itu yang terus kami tekankan kepada seluruh personel,” ujarnya.
Kevin menegaskan setiap anggota yang bertugas di Samsat maupun Satpas diwajibkan memberikan pelayanan secara profesional, cepat, dan humanis. Selain melayani administrasi, petugas diminta proaktif membantu masyarakat yang mengalami kendala selama proses pengurusan dokumen kendaraan.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi langkah efektif untuk mencegah munculnya praktik percaloan. Dengan mengetahui prosedur dan tarif resmi, masyarakat tidak memiliki alasan menggunakan jasa pihak ketiga yang menawarkan kemudahan di luar mekanisme yang telah ditetapkan.
Program Polantas Menyapa akan terus digelar secara berkala sebagai bagian dari komitmen Satlantas Polres Jember dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan warga.






