PASURUAN newscakra.com – Sengketa tanah yang kini berdiri bangunan Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, memasuki babak krusial. Setelah mediasi dinyatakan gagal, Pengadilan Negeri Kota Pasuruan resmi menyusun _court calendar_ sekaligus menerima jawaban gugatan dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2026/PN Kota Pasuruan, Kamis (19/11/2026).
Perkara ini menyeret nama-nama besar. Di kursi tergugat ada Pemerintah Kota Pasuruan c.q. Wali Kota Pasuruan, Camat Gadingrejo, Lurah Bukir, hingga pihak bernama Subaidah. Sidang yang digelar di Ruang Cakra itu dihadiri kuasa penggugat 1 dan 2, sementara tergugat 4 dan kuasa turut tergugat tercatat tidak hadir.
Majelis hakim menegaskan satu hal penting: seluruh proses jawab-menjawab dilakukan secara elektronik melalui e-Court. Tidak ada lagi alasan molor tanpa dasar hukum.
Jawaban tergugat dan turut tergugat wajib diunggah dan diverifikasi majelis paling lambat pukul 14.00 WIB, agar bisa diunduh dan dipelajari penggugat.
Bahkan majelis menetapkan batas toleransi kehadiran yang tegas. Untuk agenda pembuktian surat dan pemeriksaan saksi, batas tunggu hanya sampai pukul 12.00 WIB. Lewat dari itu tanpa surat sakit atau surat tugas resmi, hak pihak tersebut dianggap gugur.
Jadwal Sidang yang Disepakati:
– 19 November 2026: Jawaban gugatan dan penyusunan court calendar
– 26 November 2026: Replik penggugat via e-Court, maksimal pukul 14.00 WIB
– 3 Desember 2026: Duplik tergugat dan turut tergugat
– 10 Desember 2026: Pemeriksaan alat bukti surat para pihak
– 14 Desember 2026: Pemeriksaan Setempat (PS) objek perkara
– 23 Desember 2026: Saksi pertama penggugat
– 7 Januari 2027: Saksi kedua penggugat
– 14 Januari 2027: Saksi pertama tergugat dan turut tergugat
– 21 Januari 2027: Saksi kedua tergugat dan turut tergugat
– 28 Januari 2027: Hari cadangan
– 4 Februari 2027: Kesimpulan via e-Court
– 18 Februari 2027: Pembacaan putusan
Majelis hakim menegaskan sidang akan terus berjalan hingga putusan, dan menunda sidang ke Kamis, 26 November 2026 untuk agenda replik.
Di sisi lain, pihak penggugat menyatakan akan mencermati jawaban para tergugat dan berunding dengan kuasa hukumnya dari kantor hukum PAS & Partners, Arce Sagitarius, sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Kasus ini bukan sekadar sengketa batas tanah. Di baliknya ada persoalan legalitas aset kelurahan, kewenangan pemerintah, dan hak warga yang kini menunggu kepastian hukum dari pengadilan.
Publik kini menanti: apakah Pemkot Pasuruan mampu membuktikan dalilnya, atau justru gugatan penggugat yang akan memenangkan perkara ini?






