SITUBONDO, Newscakra.com — Warga Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto bertindak tegas memastikan tidak ada pihak yang membawa-bawa nama maupun menggunakan fasilitas kekuasaan demi kepentingan politik pribadi dalam perebutan kepemimpinan PBNU pada Muktamar ke-35 NU.
Pernyataan ini disampaikan menjelang gelaran Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Gus Lilur mengaku menerima informasi terpercaya mengenai dugaan pergerakan yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkaran pemerintahan untuk memengaruhi proses suksesi kepemimpinan NU.
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/8/2026).
Ia menyebut informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan keterlibatan sembilan pejabat/pembantu presiden di sekitar lingkaran kekuasaan, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Jenderal TNI (Purn) Herindra, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.
“Informasi yang saya terima, mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” ungkapnya.
Kendati demikian, penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya ini meyakini gerakan tersebut di luar pengetahuan Presiden Prabowo.
“Justru karena itu, saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian paling sederhana: memastikan tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” tegasnya.
Gus Lilur menilai isu ini vital karena sejumlah nama yang beredar menjabat di posisi strategis pemerintahan, seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wamenmensesneg Juri Ardiantoro.
Secara khusus, ia menyoroti rangkap peran Saifullah Yusuf (Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU) dan Nusron Wahid. Menurutnya, relasi ganda antara struktur pemerintahan dan PBNU rentan memicu persepsi penggunaan kekuasaan negara untuk kepentingan politik organisasi.
“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi kandidat. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan gunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” ucap Gus Lilur.
Selain masalah independensi, ia menyoroti aspek akuntabilitas pembiayaan apabila operasi politik semacam itu benar-benar ada.
“Jika gerakan itu ada, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara, dana APBN, atau pembiayaan dari konglomerat? Ini harus dijawab secara terbuka. Saya tidak menuduh APBN dipakai, tetapi saya meminta agar jika tidak terjadi, segera dibantah dan dipastikan tidak terjadi,” tambahnya.
Gus Lilur menegaskan bahwa yang dipertaruhkan dari dinamika ini adalah marwah dan tradisi independensi NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
“Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya. Saya yakin masih banyak kiai dan warga NU yang memiliki integritas, keberanian, dan independensi. NU punya tradisi panjang menjaga martabat umat, jangan sampai kalah oleh kepentingan politik sesaat,” katanya.
Ia pun mendesak Presiden Prabowo untuk menyampaikan klarifikasi terbuka agar Istana tidak dipersepsikan mengintervensi PBNU. Seruan serupa dialamatkan kepada para kiai, PWNU, PCNU, dan seluruh peserta muktamar.
“Presiden adalah Presiden RI. Pemerintah wajib menjaga negara, sedangkan NU memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan kepemimpinannya. Jangan sampai batas itu dilanggar,” tutur Gus Lilur.
“Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin. Lawan setiap upaya pembonekaan NU, intervensi, politik uang, dan penggunaan fasilitas negara. Tetap lakukan dengan cara bermartabat, tabayyun, dan sesuai hukum,” pungkasnya.
