NEWS CAKRA, JEMBER – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini serta anggota DPR RI Komisi II, meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jember, Senin (26/10/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Jember Gus Fawait menyampaikan terima kasih atas kunjungan MenPANRB beserta jajaran dan anggota Komisi II DPR RI. Ia menjelaskan, Jember sebelumnya menghadapi persoalan antrean panjang masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan (Adminduk) dan berbagai layanan publik lainnya.
“Beberapa tahun yang lalu ada banyak antrean di Jalan Jawa dan di beberapa tempat, bukan untuk antre sembako, tetapi untuk mendapatkan pelayanan Adminduk dan pelayanan publik lainnya,” ungkap Gus Fawait.
Melalui pembenahan yang dilakukan bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), sejak 2025 Pemkab Jember terus berupaya mengatasi persoalan tersebut. Kini, pelayanan Adminduk diklaim semakin mudah diakses, termasuk pencetakan KTP elektronik yang tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan, melainkan telah tersedia di berbagai kantor kecamatan.
Gus Fawait menyebut persoalan sekitar 62 ribu warga yang sebelumnya belum mendapatkan KTP elektronik telah diselesaikan.
Pemkab Jember juga memperluas jangkauan pelayanan publik hingga ke ujung barat, utara, selatan, dan timur Kabupaten Jember, agar masyarakat tidak harus selalu datang ke pusat kota.
“Ke depan, Jember tidak hanya melayani di satu titik, tetapi harus melayani di banyak titik. Ini sebagai bentuk ikhtiar memberikan pelayanan publik yang baik dan keadilan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Selain memperluas layanan langsung, Pemkab Jember menyediakan kanal pengaduan masyarakat melalui platform Wadul Gus’e. Saluran tersebut diharapkan memudahkan warga menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik dan terhubung dengan Kementerian PANRB.
Gus Fawait juga memaparkan sejumlah program untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu.
Di bidang kesehatan, Pemkab Jember memastikan warga dapat mengakses layanan pengobatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Pemerintah daerah juga mengembangkan program Home Care bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
“Home Care tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan tempat tinggal penerima manfaat. Pemkab akan mengupayakan bantuan perbaikan rumah sesuai kebutuhan dan kriteria yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah menyediakan layanan antar-pulang pasien dari tiga rumah sakit milik Pemkab Jember melalui program Mobil Cinta, tanpa membebankan biaya transportasi kepada pasien yang memenuhi ketentuan.
“Ini adalah sebagian dari ikhtiar kami untuk menjalankan arahan Presiden, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama warga yang tidak mampu,” katanya.
Sementara itu, MenPANRB Rini Widyantini mengapresiasi keberadaan MPP Jember yang mengintegrasikan 279 jenis layanan dalam satu lokasi. Menurutnya, konsep tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan tanpa harus mendatangi kantor instansi secara terpisah.
“Kalau dulu mendapatkan layanan harus satu per satu ke kantor masing-masing, di sini Pak Bupati sudah menyatukan layanan sebanyak lebih dari 200 layanan dalam satu tempat,” ungkap Rini.
Ia menilai, fasilitas gedung yang nyaman perlu diimbangi dengan sistem pelayanan yang transparan, mudah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah penerapan pakta integritas bagi masyarakat sebelum mengakses pelayanan, yang dinilai dapat menjadi pengingat bagi penerima maupun penyelenggara layanan untuk bersama-sama menjaga integritas.
Rini juga mengungkapkan bahwa indeks pelayanan publik Kabupaten Jember mengalami peningkatan dari 4,62 pada 2024 menjadi 4,68 pada 2025. Adapun nilai indeks untuk 2026 belum dapat diumumkan saat kunjungan berlangsung.
Ia menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja sama jajaran Pemkab Jember yang perlu terus diperkuat melalui partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan.
Dalam peninjauan tersebut, Rini juga menyoroti berbagai inovasi pelayanan yang dikembangkan Pemkab Jember, mulai dari layanan tatap muka, pelayanan jemput bola melalui Home Care, anjungan mandiri, hingga pelayanan digital secara daring.
“Pada prinsipnya, semua layanan yang kita berikan itu berorientasi pada masyarakat atau citizen-centric, yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam setiap layanan yang diberikan pemerintah,” ujar Rini.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi Pemkab Jember untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi layanan, penguatan transparansi, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses bagi masyarakat di berbagai wilayah.
