Bupati Dadang Supriatna Harap APDESI Merah Putih Jadi Rumah Besar Perjuangan Pemerintah Desa

Redaksi

KABUPATEN BANDUNG

NEWSCakra – Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS (KDS), menekankan pentingnya soliditas, kebersamaan, dan sinergi seluruh kepala desa dalam memperkuat peran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Bandung.

Ia berharap organisasi ini mampu menjadi rumah besar bagi seluruh unsur pemerintahan desa sekaligus wadah perjuangan bersama dalam menyampaikan aspirasi, memperkuat komunikasi, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan KDS saat menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan pelantikan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026–2031 yang berlangsung di Pangandaran, Jumat (13/11/2026).

“Saya berharap seluruh kepala desa tetap menjaga soliditas dan kebersamaan. Jangan sampai ada perbedaan yang justru membuat kita terpecah. APDESI harus menjadi wadah untuk menyatukan, memperkuat komunikasi, dan membangun sinergi,” tegas KDS di hadapan para pengurus dan kepala desa.

Kepala Desa Bukan Sekadar Jabatan

Dalam arahannya, orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu mengingatkan bahwa mengemban amanah sebagai kepala desa bukan sekadar menjalankan jabatan administratif pemerintahan, melainkan bentuk pengabdian yang menuntut perjuangan, tanggung jawab moral, dan keikhlasan.

“Menjadi kepala desa itu bukan hanya soal jabatan. Ada tanggung jawab besar dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan,” ujarnya.

Kilas Balik Perjuangan Organisasi Desa

KDS juga turut mengulas sejarah perjalanan panjang organisasi yang menjadi wadah perjuangan para kepala desa, mulai dari era Ikatan Kepala Desa dan Kelurahan (IKDL) hingga bertransformasi menjadi APDESI.

Ia menceritakan pengalamannya saat mulai mengenal dinamika pemerintahan desa pada tahun 1998. Kala itu, kondisi keuangan desa masih sangat terbatas sehingga para kepala desa harus berjuang secara mandiri untuk menggerakkan roda pemerintahan serta memenuhi berbagai kebutuhan operasional. Dalam situasi sulit tersebut, keberadaan organisasi terbukti krusial sebagai sarana menyatukan kekuatan dan memperjuangkan kepentingan desa.

Baca juga
Lapak Kumuh dan Rusak, Relokasi Pedagang Buah Pasar Besar Pasuruan Dikeluhkan

Seiring perkembangan zaman, organisasi tersebut bertransformasi menjadi APDESI pada 2005. Kemudian pada 2025, lahir APDESI Merah Putih dengan cakupan keanggotaan yang jauh lebih inklusif dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Kalau berbicara pemerintahan desa, berarti ada kepala desa dan BPD. Jadi, keanggotaan APDESI Merah Putih tidak hanya kepala desa dan perangkat desa, tetapi juga mencakup unsur BPD,” jelasnya.

Jembatan Aspirasi Pemerintah Desa dan Daerah

Menurut KDS, perluasan cakupan keanggotaan ini harus diiringi dengan sosialisasi dan pemahaman bersama agar seluruh elemen pemerintahan desa mengetahui secara utuh tujuan, fungsi, serta manfaat strategis organisasi.

Ia menegaskan bahwa organisasi profesi pemerintahan desa tidak boleh sekadar menjadi tempat berkumpul secara seremonial, melainkan harus mampu menjadi motor penggerak perjuangan dan komunikasi.

Oleh karena itu, jajaran pengurus DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026–2031 diharapkan dapat menjalankan amanah secara optimal serta berperan aktif sebagai jembatan komunikasi dan aspirasi antara pemerintah desa dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.

“Soliditas dan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan desa menjadi salah satu modal penting dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung,” pungkasnya.

Penulis: RF.008Editor: Kaperwil Jabar