Bupati Bandung Minta Inspektorat Lebih Aktif Awasi Desa

Redaksi

KABUPATEN BANDUNG

Newscakra – Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS), menegaskan bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa harus dimulai sejak tahap paling awal, yakni perencanaan pembangunan. Langkah preventif ini dinilai krusial guna meminimalkan potensi persoalan hukum dalam roda penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penegasan tersebut disampaikan KDS saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026).

Menurut KDS, aparatur desa—mulai dari kepala desa, sekretaris desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)—wajib memahami batasan serta regulasi yang berlaku dalam mengelola anggaran desa.

“Jangan sampai kita tidak memberitahukan mana kira-kira rambu-rambu yang jangan sampai ditabrak,” tegas KDS di hadapan ratusan peserta.

Perencanaan Partisipatif dan Terintegrasi KPK

KDS menekankan bahwa pencegahan korupsi bertumpu pada proses perencanaan yang partisipatif dan terukur melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Ia meminta agar setiap program disusun berdasarkan kebutuhan riil dan kajian matang, termasuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengacu pada standar harga dalam Surat Keputusan (SK) Bupati yang dievaluasi setiap tahun.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat desa bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir realisasi anggaran. Saat ini, sistem perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terintegrasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga integritas data menjadi mutlak.

“Selama para Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD paham bagaimana membuat suatu rencana, mulai dari apa yang direncanakan, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan selama itu sesuai ketentuan, tidak usah takut. Yang perlu dihindari adalah praktik-praktik yang menyimpang,” ujarnya.

Baca juga
Wakil Ketua Komisi III DPR Dukung Polri Tuntaskan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara Penyebab Blackout

Untuk mengawal tata kelola tersebut, KDS menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Bandung agar lebih proaktif turun ke lapangan melakukan pembinaan dan pengawasan preventif sebelum terjadi pelanggaran hukum.

“Inspektorat akan lebih sering turun ke tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Pak Kades, jangan segan-segan. Kalau ada informasi tentang desa A, misalnya, Irban langsung turun tangan dan diperbaiki semuanya,” pesannya.

Libatkan Penggiat Antikorupsi Eksternal

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bandung, Supardian, mengungkapkan bahwa kegiatan tahun ini menghadirkan terobosan baru. Untuk pertama kalinya, DPMD menggandeng Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat sebagai narasumber guna memberikan sudut pandang eksternal yang kritis terhadap tata kelola desa.

“Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif. Kami ingin peserta tidak hanya melihat dari kacamata internal birokrasi, tetapi juga memahami bagaimana publik menilai integritas dan akuntabilitas desa,” jelas Supardian.

Di tengah tantangan pengurangan anggaran desa yang cukup signifikan tahun ini, Supardian mendorong pemerintah desa menjadikannya sebagai momentum peningkatan efisiensi kinerja melalui program yang tepat sasaran.

Seminar ini diikuti oleh 841 peserta yang terdiri atas 31 camat, serta masing-masing 270 kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD se-Kabupaten Bandung. Selain sesi diskusi, para peserta dibekali empat materi utama seputar strategi pencegahan korupsi, penguatan integritas aparatur, transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa, serta sinergi masyarakat dalam mewujudkan desa antikorupsi.

Sumber: Humas Pemkab Bandung – Diskominfo

Penulis: RF.008Editor: Kaperwil Jabar