PASURUAN newscakra.com — Dinilai lamban dan menghambat pelayanan publik, kinerja Pemerintah Kota Pasuruan, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mendapat sorotan tajam. Gabungan ketua lembaga yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah (PORTE) Pasuruan Raya bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk protes atas tidak jelasnya pelayanan perizinan di wilayah Kota Pasuruan.
Langkah ini diambil menyusul kekecewaan mendalam atas lambatnya proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang mengalami kemacetan hingga hampir satu tahun tanpa solusi pasti dari dinas terkait.
Koordinator Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya, Saiful Arif, menegaskan bahwa rencana aksi demonstrasi ini merupakan bentuk kontrol sosial serta pelaksanaan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Aksi unjuk rasa damai ini kami gelar sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Pasuruan yang kami nilai makin memprihatinkan,” tegas Saiful Jumat (30/10/2026).
Hal senada disampaikan oleh koordinator aliansi lainnya, Edi Ambon. Menurutnya, Dinas PUPR Kota Pasuruan terkesan membiarkan ketidakpastian perizinan PBG berlarut-larut tanpa ada tindakan tegas maupun transparansi penyelesaian.
“Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas PUPR sama sekali tidak tegas menyikapi proses PBG yang mandek hampir satu tahun. Ketidakjelasan ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Ambon dengan nada geram.
Kritik tajam juga dilontarkan oleh Yudi Bulenk, pengurus Aliansi Poros Tengah. Ia menilai kepemimpinan Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, H. Gustav, gagal menghadirkan inovasi dan justru menjadi batu sandungan bagi iklim pelayanan publik di Kota Pasuruan.
Secara terbuka, aliansi menuntut agar Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, segera mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan instansi tersebut.
“Kami meminta Pemkot Pasuruan segera mencopot Kadis PUPR. Kinerjanya tidak inovatif, tidak kooperatif, dan terkesan menghambat pelayanan publik. Pemerintah seolah buta dan tuli terhadap aspirasi rakyat,” cetusnya.
Yudi Bulenk menambahkan, lambannya pengambilan keputusan di bawah pimpinan Gustav berdampak langsung pada tersendatnya roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kinerjanya sangat lambat, tidak tegas, dan terkesan ragu-ragu dalam mengambil kebijakan strategis. Kepemimpinan seperti ini jelas merugikan dan tidak becus dalam menjalankan amanah peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran warga Kota Pasuruan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR maupun Pemerintah Kota Pasuruan belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi dan tuduhan ketidakoptimalan pelayanan PBG tersebut.
