NEWS CAKRA, MALANG – DPRD Kota Malang menekankan agar Pemkot Malang mempercepat proses lelang, pelaksanaan program, serta pencairan anggaran agar kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk mewaspadai potensi membesarnya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
Seperti diketahui, APBD Perubahan Kota Malang Tahun 2026 disahkan melalui rapat paripurna pada tanggal 15 September 2026, dengan total belanja daerah sebesar Rp2,634 triliun, meningkat Rp154 miliar dari APBD murni 2026 sebesar Rp2,480 triliun.
Menurut Kepala BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Malang, Baihaqi, S.Pd., S.E., M.Si., CGCAE, serapan belanja APBD Kota Malang hingga Oktober 2026 mencapai Rp1,5 triliun dari total pagu APBD murni Rp2,4 triliun. Dengan demikian, masih tersisa kurang dari Rp1 triliun yang belum terealisasi.
“Untuk pendapatan sesuai target belanja, kami masih terus berproses dan terus berpacu untuk percepatan, karena sudah mendekati akhir tahun,” ujar Baihaqi.
Ia menambahkan, pihaknya terus berpacu untuk percepatan di akhir tahun 2026 ini guna meminimalisir SiLPA.
Disinggung mengenai kiat-kiat BKAD Pemkot Malang dalam meminimalisir SiLPA menjelang akhir tahun 2026, Baihaqi menegaskan bahwa BKAD meminimalisir SiLPA dengan mengakselerasi penyerapan belanja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan merelokasi sisa anggaran yang tidak terserap.
“Langkah-langkah ini difokuskan pada percepatan administrasi penatausahaan agar seluruh kewajiban daerah terbayar sebelum tahun anggaran ditutup,” pungkasnya.
