Kabupaten Bandung Sabet Peringkat 3 I-SIM 2026, Dana Bergulir Tanpa Bunga Jadi Sorotan

Redaksi

KABUPATEN BANDUNG

Newscakra – Pemerintah Kabupaten Bandung sukses meraih peringkat ketiga dalam ajang Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 untuk kategori pemerintah kabupaten se-Indonesia dengan skor 76,54. Capaian ini sekaligus menempatkan Kabupaten Bandung dalam kategori The Advocator atas dedikasi dan kontribusinya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam rangkaian Indonesia SDGs Action Awards 2026 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Hadir menerima penghargaan secara langsung, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb dalam forum yang menjadi bagian dari SDGs Annual Conference 2026 bertema “Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Pencapaian SDGs”.

Komitmen Pembangunan Inklusif

Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb menyampaikan bahwa prestasi ini merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap kebijakan publik. Menurutnya, esensi pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus berdampak nyata pada pemerataan kesempatan dan pengurangan kesenjangan sosial.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang terpenting bukan hanya capaian peringkat, tetapi bagaimana program pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ali usai menerima penghargaan.

Dampak Nyata Program KABANDUNG BANGKIT

Salah satu inovasi unggulan yang mendongkrak penilaian Kabupaten Bandung adalah program KABANDUNG BANGKIT (Ekosistem Pembiayaan Inklusif dan Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan). Program ini menyasar penguatan akses permodalan, pendampingan bisnis, legalitas, digitalisasi, hingga kemitraan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan data ekspos Pemkab Bandung, intervensi program ini menghasilkan lonjakan signifikan pada sektor ekonomi kerakyatan:

  • Pertumbuhan Pelaku Usaha: Jumlah pelaku usaha mikro melonjak tajam dari 17.755 unit pada 2021 menjadi 72.731 unit pada 2025.

  • Akses Pembiayaan: Program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan telah menjangkau 46.994 pelaku UMKM sepanjang 2022–2025 dengan total penyaluran Rp105,45 miliar serta subsidi bunga senilai Rp10,23 miliar.

  • Pemberdayaan Perempuan: Sebanyak 65,9 persen penerima manfaat pinjaman dana bergulir adalah perempuan, yang membuktikan keberpihakan program terhadap penguatan ekonomi keluarga.

  • Pendampingan & Naik Kelas: Sepanjang 2024–2025, pembinaan usaha mikro menjangkau 14.598 peserta, didukung 2.866 layanan konsultasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Langkah ini berhasil mendorong kenaikan kelas UMKM dari 121 unit (2024) menjadi 132 unit (2025) melalui 52 kegiatan kolaborasi multipihak.

Baca juga
Perkuat Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Kecamatan Ambulu Gelar Sosialisasi Layanan Mobil Homecare

Pengaruh Terhadap Indikator Makro Daerah

Keberhasilan ekosistem pemberdayaan UMKM tersebut turut berkontribusi langsung pada perbaikan indikator makro pembangunan Kabupaten Bandung. Tingkat kemiskinan tercatat turun dari 6,19 persen pada 2024 menjadi 6,04 persen pada 2025. Di periode yang sama, laju pertumbuhan ekonomi daerah melesat dari 5,04 persen menjadi 6,32 persen.

Senada dengan capaian daerah, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam arahannya menekankan krusialnya pengarusutamaan SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah guna mempercepat pencapaian target global 2030.

Ke depan, Pemkab Bandung berkomitmen memperluas sinergi lintas sektor—melibatkan dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat—agar roda pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan dapat dirasakan merata oleh seluruh warga Kabupaten Bandung.

Penulis: RF.008Editor: Kaperwil Jabar