Kabupaten Bandung Perkuat Komitmen Ekonomi Karbon

Redaksi
KABUPATEN BANDUNG
Newscakra — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim. Komitmen ini diwujudkan melalui aksi nyata di berbagai sektor strategis, mulai dari penghijauan, energi bersih, pertanian, hingga kebijakan daerah yang berkelanjutan.
Langkah konkret tersebut ditegaskan oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS), saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Keikutsertaan Kabupaten Bandung dalam forum nasional ini bukan sekadar seremoni, melainkan didukung oleh sederet pencapaian dan program riil yang telah berjalan di daerah, seperti penandatanganan deklarasi kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca di bawah Instruksi Bupati Nomor 5 Tahun 2023 pada April 2025 lalu.

Selain regulasi, Pemkab Bandung juga aktif mengembangkan inovasi pengolahan sampah dan menyiapkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Sarimukti untuk mengatasi persoalan lingkungan secara berkelanjutan.
Di sektor transportasi publik, feeder bus listrik rute Soreang–Kutawaringin telah sukses beroperasi dan menurunkan emisi di koridor tersebut hingga sekitar 18 persen, sementara Dinas Perhubungan saat ini tengah menyiapkan delapan koridor Bus Rapid Transit (BRT) lanjutan.
Melalui kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pemprov Jawa Barat, program pemulihan lahan kritis di Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, bahkan telah memasuki tahap panen perdana pada September 2026 dengan proyeksi penyerapan 308,28 ton CO2 per tahun.
Kabupaten Bandung turut memiliki modal besar dalam transisi energi bersih lewat Wilayah Kerja Panas Bumi Kamojang sebagai lapangan panas bumi tertua di Indonesia yang beroperasi komersial sejak 1983.
Dengan kapasitas terpasang sebesar 235 megawatt, PLTP Kamojang berhasil mencatat produksi listrik 1.326 GWh serta menekan emisi hingga 1,22 juta ton CO2 per tahun untuk menyuplai kebutuhan listrik bagi 260.000 keluarga.
Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Bandung menyimpan potensi panas bumi yang sangat besar mencapai sekitar 2.711 megawatt yang tersebar di kawasan Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, dan Cibuni.


Menanggapi berbagai inisiatif daerah tersebut, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Rosa Vivien Rahmawati, menyampaikan bahwa perubahan iklim telah berkembang menjadi isu pembangunan nasional yang berimplikasi langsung terhadap perekonomian, ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan masyarakat.
“Output yang kami arahkan adalah terpetakannya ruang kontribusi masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta tersusunnya komitmen tindak lanjut pasca-workshop ini,” ujar Rosa.
Menteri LH, Mohammad Jumhur Hidayat, menambahkan bahwa pemerintah nasional sangat menginginkan benefit sharing terbesar dari perdagangan karbon dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pengelolaan BUMD yang profesional.
Jumhur juga menyoroti potensi besar dari penangkapan gas metan pada pengelolaan sampah open dumping yang bernilai ekonomis tinggi, di mana Pertamina melalui PGN disebut telah membuka diri untuk membeli gas metan tersebut.
Bimtek yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini sendiri diikuti oleh sekitar 300 peserta yang mencakup 1 gubernur, 1 wakil gubernur, serta 56 bupati dan wali kota dari wilayah Sumatera dan Jawa.
Melalui kegiatan ini, para kepala daerah diharapkan dapat semakin memahami isu perubahan iklim, target Nationally Determined Contribution (NDC), kebijakan Zero Waste Zero Emission, serta tata kelola nilai ekonomi karbon dan registrasi SRN/SRUK secara komprehensif.
Sumber: Humas Pemkab Bandung – Diskominfo
Baca juga
Dinilai Amburadul dan Tak Tepat Sasaran, Aliansi Poros Tengah Gelar Unjuk Rasa Desak Copot Kadinsos
Penulis: RF.0008Editor: Kaperwil Jabar