GRESIK, Newscakra.com – Para sopir truk pengangkut bahan pokok (sembako) rute Paciran–Bawean menjerit akibat sulitnya mendapatkan tiket penyeberangan kapal. Sistem pembelian manual yang masih diterapkan dinilai memicu ketidakpastian, menyuburkan praktik percaloan, dan mengancam stabilitas pasokan logistik bagi masyarakat Kepulauan Bawean.
Salah satu sopir truk pengangkut logistik yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa proses antrean dan pembelian tiket di lapangan sangat tidak transparan. Selain menyita waktu, kondisi ini diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.
“Kami sering kesulitan mendapatkan tiket dan harus menunggu tanpa kepastian. Bahkan, ada dugaan permainan di lapangan di mana kami harus mengeluarkan uang ekstra agar bisa langsung diberangkatkan. Ini sangat memberatkan dan jelas merugikan,” tegasnya.
Sistem manual yang berjalan saat ini dinilai tidak hanya lambat, tetapi juga membuka celah lebar bagi maraknya praktik calo dan diskriminasi pelayanan. Oleh karena itu, para sopir mendesak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku operator untuk segera mereformasi sistem tiket dengan beralih ke layanan digital (online).
Penerapan sistem tiket online diyakini menjadi solusi krusial untuk menciptakan keterbukaan, ketertiban, serta menutup ruang gerak oknum nakal. Jalur penyeberangan Paciran–Bawean merupakan urat nadi distribusi kebutuhan dasar masyarakat kepulauan, sehingga kepastian jadwal dan transparansi biaya menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Para pelaku usaha transportasi logistik memperingatkan, jika masalah ini terus dibiarkan tanpa penanganan tegas, keterlambatan pengiriman barang tidak dapat dihindari. Dampak terburuknya adalah kelangkaan barang dan lonjakan harga kebutuhan pokok yang langsung membebani warga Bawean.
Atas kondisi tersebut, para pengguna jasa mendesak PT ASDP Indonesia Ferry bersama instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret. Pembenahan sistem menjadi berbasis digital serta penertiban dugaan permainan harga di lapangan harus mendesak dilakukan demi menjamin distribusi logistik yang adil, transparan, dan profesional.
