Pimpin AKKOPSI dan APKASI, Dadang Supriatna Mantapkan Langkah dari Bandung ke Panggung Nasional

Redaksi

KABUPATEN BANDUNG

Newscakra – Ada kalanya seorang kepala daerah memperoleh momentum untuk memperluas pengabdiannya melampaui batas administratif wilayah yang dipimpinnya. Ketika persoalan yang diperjuangkan semakin luas, jejaring mitra kerja kian beragam, dan publik mulai menguji kapasitasnya dalam menjawab kebutuhan bangsa, di sanalah seorang pemimpin daerah mulai menapaki jalan menuju panggung nasional.

Momentum strategis tersebut kini terbuka lebar bagi Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Terpilihnya kembali Dadang sebagai Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) melalui Munas V untuk periode 2026–2030 semakin memperluas ruang pengabdiannya di tingkat nasional.

Amanah tersebut melengkapi posisi strategis yang telah ia emban sebelumnya sebagai Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030, yang pengukuhannya berlangsung pada 17 Juli 2025.

Ruang Strategis dan Tuntutan Pembuktian

Dua posisi pimpinan di asosiasi antardaerah tersebut memiliki nilai strategis yang tinggi. Dadang memperoleh panggung untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam diskursus kebijakan nasional, sekaligus membuktikan kapasitasnya memimpin kolaborasi lintas wilayah. Secara politik, peran ganda ini menjadi instrumen penting untuk memperluas pengenalan publik melalui kerja nyata.

Namun, amanah besar selalu beriringan dengan ekspektasi tinggi. Semakin luas mandat yang diterima, semakin konkret pula hasil yang dituntut oleh publik dan anggota organisasi.

AKKOPSI bergerak pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, mulai dari advokasi kebijakan sanitasi, penguatan komitmen kepala daerah, pertukaran praktik baik (best practices), hingga sinergi dengan pemerintah pusat dan mitra pembangunan. Pemerintah pusat sendiri menempatkan aliansi ini sebagai mitra strategis untuk mempercepat pemerataan layanan sanitasi layak dan aman.

Urgensi Sanitasi dan Kesenjangan Antarwilayah

Isu sanitasi memiliki relevansi krusial bagi pembangunan manusia Indonesia karena berkaitan langsung dengan kesehatan keluarga, kelayakan permukiman, hingga upaya penurunan angka stunting sebagaimana ditekankan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Baca juga
HardaWebPro: Web Perusahaan Harus Beradaptasi dengan MCP AI untuk Tingkatkan Efektivitas Operasional

Di lapangan, kesenjangan pelayanan dasar antarprovinsi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat akses sanitasi layak di Jawa Barat berada di angka 76,20 persen, terpaut jauh dibandingkan Provinsi Bali yang telah mencapai 98,20 persen. Capaian sanitasi aman pun menuntut perhatian lebih serius terhadap sistem pengelolaan limbah.

Di titik inilah kepemimpinan Dadang di AKKOPSI dan APKASI menjadi krusial. Di tengah tekanan keterbatasan fiskal daerah, ia memiliki ruang untuk mengawal agar penataan belanja tetap memprioritaskan pelayanan dasar, sekaligus mendorong skema pembiayaan infrastruktur yang lebih adil bagi pemerintah kabupaten.

Modal Politik dan Rekam Jejak Daerah

Untuk mengonversi mandat organisasi menjadi kontribusi nyata, Dadang ditopang oleh tiga modal utama:

  • Modal Elektoral: Kepercayaan masyarakat memimpin Kabupaten Bandung selama dua periode.

  • Modal Sosial: Jejaring luas antarkepala daerah di seluruh Indonesia melalui APKASI dan AKKOPSI.

  • Modal Kelembagaan & Kinerja: Rekam jejak tata kelola pemerintahan yang terukur. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bandung tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 6,32 persen, angka kemiskinan turun ke level 6,04 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyentuh angka 75,58.

Secara politik, kombinasi kiprah nasional dan kinerja daerah ini berpotensi membuka jalan bagi Dadang menuju kontestasi yang lebih tinggi di masa depan, baik pada pemilihan gubernur maupun kursi parlemen di DPR RI. Kendati demikian, peluang tersebut tetap bergantung pada konsistensi kinerja, penerimaan publik, dukungan partai politik, dan dinamika nasional menjelang tahun politik.

Oleh karena itu, Kabupaten Bandung tetap harus menjadi etalase pembuktian utama. Kualitas pelayanan publik dan integritas pemerintahan di daerah asal akan menjadi barometer utama publik dalam menilai kelayakan Dadang Supriatna memikul tanggung jawab yang lebih besar di tingkat nasional.

Baca juga
HUT ke-53 PDI Perjuangan, Kader Kota Pasuruan Targetkan Rebut 6 Kursi Legislatif

Sumber :Muhammad Khotib (Peneliti LSI Denny JA)

Penulis: RF.008Editor: Kaperwil Jabar