SITUBONDO, Newscakra.com — LBH Cakra DPC Kabupaten Situbondo secara resmi melayangkan surat pengaduan terkait dugaan penyelewengan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahap I Tahun Anggaran 2026. Laporan resmi tersebut mengincar 42 kelompok penerima dan telah ditujukan Instansi Terkait Termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Aparat Penegak Hukum (APH).
Langkah ini diambil setelah tim investigasi LBH Cakra menemukan indikasi kuat adanya praktik pemotongan anggaran (sunat dana), rekayasa administrasi, hingga ketidaksesuaian volume dan kualitas pengerjaan fisik di lapangan.
Ketua LBH Cakra DPC Situbondo, Nofika Syaiful Rahman (yang akrab disapa Opek), menegaskan bahwa laporan yang dilayangkan bukan sekadar tuduhan tanpa dasar, melainkan hasil dari investigasi mendalam dan pengambilan sampel langsung di berbagai titik lokasi pengerjaan.
“Laporan kami berdiri di atas fondasi hukum dan bukti lapangan yang solid. Hasil pengawasan tim mendeteksi pola pemotongan anggaran sistematis serta indikasi kuat cacat administrasi maupun teknis. Kami sudah mengantongi sampel kegiatan dan bukti fisik dari titik-titik pengerjaan sebagai bahan uji awal,” tegas Opek.
Guna mengusut tuntas indikasi kerugian negara dan hak petani yang dirampas, LBH Cakra DPC Situbondo mendesak instansi berwenang mengambil tindakan tegas dan terukur:
1 • Uji Petik & Cek Fisik Menyeluruh (Sidak)
Mendesak Kementerian PUPR bersama APH turun langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) serta verifikasi fisik secara mutlak terhadap 42 titik lokasi penerima P3-TGAI di Kabupaten Situbondo.
2 • Pemeriksaan Maraton Para Pihak
Meminta APH segera memanggil dan memeriksa seluruh Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) / Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), hingga oknum pejabat instansi terkait yang berada dalam rantai penyaluran dan pengawasan program.
3 • Audit Investigatif Finansial & Teknis
Mendorong dilakukannya audit independen guna membongkar alur pemotongan anggaran dari tingkat pusat hingga penerima manfaat di desa.
Program P3-TGAI sejatinya dirancang untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui perbaikan jaringan irigasi desa. Namun, dugaan intervensi oknum tak bertanggung jawab berpotensi merusak fungsi utama program tersebut.
LBH Cakra menegaskan akan mengawal proses hukum ini hingga tuntas—termasuk membawanya ke tingkat penegak hukum yang lebih tinggi jika ditemukan indikasi stagnasi dalam penanganannya.
Dalam pernyataan terakhirnya, Opek menyampaikan bahwa rantai pemotong aspirator harus diputus. Hal ini karena program tersebut murni berasal dari kementerian bukan dari Dewan serta tidak boleh dijadikan ajang politik. Tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan terstruktur yang dilakukan secara bersama-sama (berjamaah).”
